Media pemerintah Tiongkok mengatakan polisi di provinsi Hainan, Tiongkok selatan, akan segera diizinkan untuk menaiki, memeriksa, menyita, dan mengusir kapal-kapal asing yang memasuki daerah tersebut secara ilegal. Tindakan tersebut kemungkinan besar akan meningkatkan ketegangan regional.
Media resmi China Daily mengatakan yang disebut sebagai "aktivitas ilegal” termasuk memasuki perairan provinsi itu tanpa izin dan terlibat dalam publisitas yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Dikatakan bahwa peraturan baru itu akan mulai berlaku tanggal 1 Januari.
Hainan, provinsi di bagian paling selatan Tiongkok, mengelola hampir dua juta kilometer persegi laut itu. Bulan Juli, militer Tiongkok menempatkan pasukan di Kota Sansha yang baru dibangun di Hainan, dalam usaha untuk memberlakukan klaimnya di daerah itu.
Banyak saingan Tiongkok yang juga mengajukan klaim, termasuk, Filipina, Vietnam, Brunai, Malaysia dan Taiwan prihatin mengenai apa yang mereka pandang sebagai ketegasan Beijing yang meningkat dalam membela klaimnya di Laut China Selatan yang kaya energi itu.
Media resmi China Daily mengatakan yang disebut sebagai "aktivitas ilegal” termasuk memasuki perairan provinsi itu tanpa izin dan terlibat dalam publisitas yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Dikatakan bahwa peraturan baru itu akan mulai berlaku tanggal 1 Januari.
Hainan, provinsi di bagian paling selatan Tiongkok, mengelola hampir dua juta kilometer persegi laut itu. Bulan Juli, militer Tiongkok menempatkan pasukan di Kota Sansha yang baru dibangun di Hainan, dalam usaha untuk memberlakukan klaimnya di daerah itu.
Banyak saingan Tiongkok yang juga mengajukan klaim, termasuk, Filipina, Vietnam, Brunai, Malaysia dan Taiwan prihatin mengenai apa yang mereka pandang sebagai ketegasan Beijing yang meningkat dalam membela klaimnya di Laut China Selatan yang kaya energi itu.
