Sebuah kelompok peneliti yang berpengaruh di Tiongkok mengatakan Tiongkok seharusnya mulai secara bertahap menghapus kebijakan satu anak dan memperbolehkan dua anak per keluarga selambat-lambatnya pada tahun 2015.
Yayasan Penelitian Pembangunan Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah menyampaikan rekomendasi tersebut dalam sebuah laporan yang diperoleh oleh kantor berita resmi Tiongkok – Xinhua.
Menurut laporan itu, Tiongkok telah membayar biaya politik dan sosial yang sangat besar atas kebijakan satu anak itu. Laporan itu mengatakan kebijakan tersebut telah mengakibatkan konflik sosial dan biaya administratif yang besar, dan secara tidak langsung telah mengakibatkan ketidaksetaraan jender jangka panjang saat kelahiran.
Menurut Xinhua, laporan itu mengusulkan agar semua pembatasan kelahiran dicabut selambat-lambatnya pada tahun 2020.
Para pejabat Tiongkok membela kebijakan satu anak dengan mengatakan kebijakan itu mencegah ratusan juta kelahiran dan mengeluarkan banyak keluarga dari kemiskinan.
Yayasan Penelitian Pembangunan Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah menyampaikan rekomendasi tersebut dalam sebuah laporan yang diperoleh oleh kantor berita resmi Tiongkok – Xinhua.
Menurut laporan itu, Tiongkok telah membayar biaya politik dan sosial yang sangat besar atas kebijakan satu anak itu. Laporan itu mengatakan kebijakan tersebut telah mengakibatkan konflik sosial dan biaya administratif yang besar, dan secara tidak langsung telah mengakibatkan ketidaksetaraan jender jangka panjang saat kelahiran.
Menurut Xinhua, laporan itu mengusulkan agar semua pembatasan kelahiran dicabut selambat-lambatnya pada tahun 2020.
Para pejabat Tiongkok membela kebijakan satu anak dengan mengatakan kebijakan itu mencegah ratusan juta kelahiran dan mengeluarkan banyak keluarga dari kemiskinan.
