Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengumumkan hari Jumat (11/10) bahwa Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencegah Turki dari tindakan ofensif lebih jauh di Suriah timur laut.
Departemen Keuangan bekerja sama dengan Deplu dan DephAn AS untuk memantau situasi dan akan merekomendasikan kepada Presiden pada saat-saat mana sanksi itu harus diberlakukan, demikian menurut Mnuchin, tetapi tidak merinci tindakan apa (oleh Turki) yang akan memicu pemberlakuan sanksi tersebut.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan misi Amerika untuk mengalahkan Negara Islam di Suriah atau ISIS telah tercapai dan bahwa terhadap Turki ia berencana memberlakukan sanksi ekonomi dan bukan kekuatan militer.
Trump mengatakan kepada para wartawan hari Kamis (10/10) bahwa tidak ada pasukan tempur Amerika di Suriah dan menurutnya warga Amerika tidak ingin mengirim ribuan tentara untuk berperang di sana. Serangan Turki terhadap desa-desa yang dikuasai oleh orang Kurdi di Suriah utara telah memicu eksodus warga sipil dari tempat tinggal mereka dan mengancam akan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Kelompok-kelompok kemanusiaan mengingatkan pihak-pihak yang bertikai di Suriah timur laut bahwa mereka berkewajiban untuk menyelamatkan warga sipil. Organisasi-organisasi itu juga menuntut agar dibuka lebar jalan untuk bantuan kemanusiaan dan personel bagi puluhan ribu orang yang mengungsi akibat pertempuran.
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat Kamis (10/10), yang menghasilkan seruan oleh sebagian anggotanya agar Turki menghentikan tindakan militernya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia tidak percaya pada solusi militer untuk masalah di Suriah. “Solusi apa pun untuk Suriah adalah menghormati kedaulatan, wilayah, dan persatuan Suria,” jelasnya.
Pemerintahan Trump mengatakan akan meminta Ankara bertanggung jawab atas tindakannya di Suriah.
Kelly Craft, Duta Besar Amerika untuk PBB mengatakan, “Kegagalan untuk bermain sesuai aturan, untuk melindungi populasi yang rentan, kegagalan untuk menjamin bahwa ISIS tidak dapat mengeksploitasi aksi-aksi ini untuk menyusun kekuatan kembali akan memiliki konsekuensi.”
Presiden Trump dipersalahkan karena meninggalkan Kurdi, sekutu Amerika yang selama membantu mengalahkan ISIS di Suriah.
Ketika ditanya oleh wartawan di halaman selatan Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menanggapi aksi Turki di Suriah itu.
“Kita punya pilihan antara mengerahkan militer dan mengalahkan semua pihak lagi, atau melakukan hal-hal yang sangat kuat secara finansial terhadap Turki, atau kita bisa menjadi penengah. Kalau saja kita bisa menjadi penengah,” jelasnya.
Senator Demokrat Chuck Schumer, pemimpin fraksi minoritas Senat, menuduh Trump membuat keputusan yang ceroboh. "Presiden mengancam akan “benar-benar menghancurkan dan melenyapkan” ekonomi Turki jika mereka melakukan sesuatu yang terlarang.
Ancaman itu tampaknya tidak berpengaruh dan presiden telah melupakan pernyataan itu secepat dia mengeluarkannya,” kata Chuck Schumer.
Seorang komentator yang berbasis di Istanbul mengatakan kepada VOA bahwa Ankara tidak mengejar orang-orang Kurdi seperti anggapan sebagian anggota Kongres Amerika, tetapi mengatasi masalah keamanan yang sah tentang kelompok-kelompok teroris di perbatasannya.
Burak Kuntay, guru besar di Universitas Bahcesehir di Istanbul berpendapat, “Kami tidak peduli apa etnisitas, apa kebangsaan, apa agama yang dimiliki oleh organisasi teroris. Kami tidak peduli dengan itu semua. Kami peduli dengan penghilangan ancaman teror terhadap Turki.”
Tetapi fokus sempit Turki pada apa yang disebutnya kelompok teroris Kurdi, menimbulkan kekhawatiran bahwa militan Negara Islam atau ISIS yang ditahan oleh Pasukan Demokrat Suriah dapat membebaskan diri dari penjara dan memulai pemberontakan baru. [lt/uh]
