Presiden Amerika Donald Trump telah meninggalkan upaya untuk menambahkan pertanyaan tentang kewarganegaraan ke dalam daftar pertanyaan Sensus Amerika Serikat tahun 2020 dan memutuskan untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat melalui berbagai lembaga federal lainnya.
Berbicara di luar Gedung Putih hari Kamis, (11/7) Trump menyalahkan Partai Demokrat dan pengadilan yang “tidak ramah” karena menciptakan hambatan pada apa yang menurutnya pertanyaan yang sah. Para penentang mengatakan pertanyaan itu akan menghalangi banyak orang non-warga negara, legal atau ilegal, untuk berpartisipasi dalam sensus dan bahwa hasil yang tidak valid akan memberikan lebih banyak kursi bagi Partai Republik di DPR dan berbagai keuntungan lainnya. .
Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan pada hari Kamis (11/7) bahwa ia mengeluarkan perintah eksekutif untuk semua departemen dan lembaga pemerintah federal untuk memberikan kepada Departemen Perdagangan catatan tentang status orang yang tinggal di Amerika Serikat.
“Sebagai hasil dari perintah eksekutif hari ini, kita akan dapat memastikan bahwa Sensus 2020 menghasilkan penghitungan yang akurat tentang berapa banyak warga negara, penduduk bukan warga negara dan orang asing ilegal yang tinggal di Amerika Serikat, tidak terlalu menuntut,” jelasnya.
Trump mengatakan informasi yang dikumpulkan dengan cara ini akan lebih akurat dan komprehensif daripada apa yang dihasilkan oleh satu pertanyaan melalui sensus.
“Kita akan akan menggunakan basis data federal yang luas ini untuk memperoleh jumlah populasi non-warga negara yang lengkap dan akurat, termasuk basis data yang dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Administrasi Jaminan Sosial. Kita memiliki pengetahuan besar di banyak lembaga kita. Tidak akan ada yang terlewatkan,” lanjutnya.
Trump mengatakan informasi tentang kewarganegaraan penduduk Amerika sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik yang sehat, baik itu mengenai perawatan kesehatan, pendidikan, hak-hak sipil atau imigrasi. Dia menyalahkan Partai Demokrat karena menghalangi upaya ini.
“Demokrat ekstrem kiri di negara kita bertekad untuk menyembunyikan jumlah penduduk ilegal di tengah-tengah kita,” imbuh Trump.
Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump dapat menggunakan data kewarganegaraan untuk mengalihkan dana publik dari kota-kota dengan sejumlah besar imigran ilegal ke daerah-daerah di mana pemilih cenderung mendukung Partai Republik. Informasi itu kemungkinan akan digunakan untuk menata ulang distrik atau daerah pemilihan negara bagian yang menguntungkan Partai Republik, kata demografer William Frey dari lembaga penelitian kebijakan Brookings Institution di Washington, D.C.
“Apa yang akan dilakukan adalah memangkas perwakilan anak-anak muda, yang belum cukup umur untuk memilih, dan ras minoritas yang bukan warga negara, dan sesungguhnya akan menciptakan distrik-distrik yang jauh lebih menguntungkan bagi Partai Republik, karena orang-orang yang memilih Partai Republik kini cenderung lebih tua dan lebih putih dan lebih berasal dari pedesaan,” kata William Frey.
Presiden Trump dan Jaksa Agung William Barr mengatakan pertanyaan mengenai kewarganegaraan itu benar-benar legal, tetapi proses hukum untuk membuktikannya tidak dapat diselesaikan sebelum sensus. [lt/uh]
