Kesepakatan yang akan memberikan dana bantuan luar negeri bernilai $106 miliar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan, serta untuk memperketat aturan imigrasi yang diupayakan oleh Gedung Putih dan senator dari kedua partai selama berbulan-bulan, kini terancam digagalkan oleh mantan Presiden Donald Trump.
Didukung oleh para pemilih yang menganggap imigrasi sebagai masalah paling penting dalam pemilu tahun 2024, Trump menang dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire pada hari Selasa (23/1), setelah sebelumnya meraih kemenangan di Iowa pekan lalu.
“Kami memang benar, imigrasi adalah masalah besar,” kata Trump dalam pidato kemenangannya pada Selasa. “Ada jutaan orang yang masuk ke negara kita secara ilegal. Mereka berasal dari penjara, dari rumah sakit jiwa,” tambahnya tanpa memberi rincian yang mendukung klaimnya.
Kemenangannya kemungkinan akan semakin menguatkan calon presiden dari Partai Republik itu, dengan menggunakan popularitasnya, untuk mempengaruhi anggota parlemen dari partainya, menghindari kompromi mengenai imigrasi.
“Saya tidak berpikir kita harus melakukan Kesepakatan Perbatasan, kecuali kita mendapat semua yang diperlukan untuk menghentikan invasi jutaan migran, banyak dari wilayah yang tidak kita ketahui, masuk ke negara kita yang dulunya besar, namun akan segera menjadi besar lagi!” tulisnya pekan lalu di platform media sosial Truth Social.
“Selain itu, saya yakin Ketua DPR kita yang luar biasa, Mike Johnson, akan membuat kesepakatan yang sempurna di perbatasan.”
Komentar Trump itu muncul beberapa jam setelah Ketua DPR Mike Johnson, yang merupakan anggota Partai Republik, dan para pemimpin kongres lainnya bertemu dengan pejabat Gedung Putih untuk membahas langkah ke depan mengenai permintaan pendanaan keamanan nasional dari pemerintahan Biden.
Dana itu mencakup bantuan untuk Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, dan dana untuk Israel serta Indo-Pasifik yang sebaiknya menurut Partai Republik disisihkan untuk menangani keamanan di perbatasan.
Gedung Putih dan para senator dari kedua partai telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan yang akan memberikan bantuan keamanan sebesar $106 miliar (sekitar 1,650 triliun rupiah) untuk Ukraina, Israel dan Taiwan.
Partai Republik bersikeras bahwa paket itu harus mencakup pendanaan untuk mengamankan perbatasan dan memperketat aturan imigrasi.
Pekan lalu, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dia berharap paket tersebut setidaknya akan lolos di Senat.
“Sekarang, pertanyaannya adalah untuk Ketua dan anggota DPR dari Partai Republik. Apakah mereka juga siap untuk bertindak?” ujarnya.
Para aktivis imigrasi pesimistis.
“Anggota Partai Republik di Kongres tidak bersedia menerapkan kebijakan dengan itikad baik yang dapat mewujudkan proses yang manusiawi dan tertib di perbatasan serta mempertahankan pemberian suaka. Sebaliknya, kita melihat kelompok ekstrem kanan Partai Republik mendominasi perdebatan, termasuk mantan Presiden Trump," kata Lia Parada, kepala advokasi untuk kelompok advokasi Immigration Hub kepada VOA melalui Skype.
Isu perbatasan meningkatkan dukungan bagi Partai Republik, dan meloloskan rancangan undang-undang yang dapat diklaim oleh Partai Demokrat sebagai kemenangan dapat merugikan pesan-pesan Partai Republik pada tahun pemilu.
“Mereka tidak ingin melakukan apa pun yang mungkin menguntungkan Joe Biden dan mengabaikan isu perbatasan ini untuk kampanye tahun 2024," jelas Norman Ornstein, pensiunan peneliti senior di American Enterprise Institute, kepada VOA melalui Skype. American Enterprise Institute adalah sebuah lembaga wadah pemikir di Washington, D.C.
Sementara perang di Gaza dan di Ukraina terus berkecamuk, kebijakan luar negeri semakin menjadi perhatian warga Amerika tahun ini.
Jajak pendapat AP-NORC Center menemukan bahwa 60% warga Amerika mengatakan kebijakan luar negeri harus menjadi fokus utama pada tahun 2024, naik dari 41% pada tahun lalu.
Tiga puluh lima persen menyebutkan imigrasi sebagai perhatian utama, meningkat dari 27%. [ps/rs] [lt/ab]
Forum