Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang penggunaan delapan aplikasi China, termasuk Alipay dan WeChat Pay. Hal tersebut dilakukan di tengah eskalasi perang dagang yang telah berlangsung selama sebagian besar masa jabatannya.
Namun, Associated Press, Rabu (6/1), melaporkan perintah tersebut mulai berlaku dalam 45 hari, hampir sebulan setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden berikutnya, sehingga pelaksanaan perintah eksekutif Trump tersebut tidak jelas nasibnya.
Perintah tersebut mengikuti dua lainnya yang ditandatangani Trump pada Agustus yang melarang aplikasi video populer TikTok serta WeChat. Nasib aplikasi tersebut di AS masih belum jelas, dan hanya dengan 15 hari tersisa hingga Hari Pelantikan, kemungkinan akan jatuh ke tangan Biden untuk menanganinya - atau tidak. Hal yang sama berlaku untuk perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Selasa (3/1).
Perwakilan kantor Biden tidak segera memberikan komentar.
Alipay adalah dompet digital yang banyak digunakan yang merupakan bagian dari kerajaan miliarder e-commerce dan pendiri Ant Group Jack Ma. WeChat Pay adalah layanan saingan yang dioperasikan oleh raksasa teknologi Tencent. Aplikasi lainnya adalah termasuk CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate dan WPS Office.
Perintah Trump tersebut berkaitan dengan kekhawatiran aplikasi tersebut akan mengumpulkan informasi pribadi dan keuangan orang Amerika dan dibocorkan kepada pemerintah komunis China.
Perintah tersebut menandai upaya terbaru pemerintahan Trump untuk membuat China pincang. Selama beberapa tahun terakhir, AS mengecam China dengan tarif yang terkadang mengguncang pasar saham AS, memblokir merger yang melibatkan perusahaan China, dan melumpuhkan bisnis perusahaan China seperti Huawei, pembuat telepon dan peralatan telekomunikasi.
Pejabat senior pemerintahan Trump mengindikasikan bahwa mereka belum berkonsultasi dengan tim presiden terpilih sebelum mengeluarkan upaya terbaru untuk melarang lebih banyak aplikasi China. Mereka menggambarkan aplikasi tersebut sebagai instrumen untuk pemerintah komunis yang bertekad "totaliterisme digital.”
Ketika wartawan bertanya mengapa pemerintah hanya mengambil langkah-langkah ini sekarang dengan kepresidenan Trump hingga dua minggu terakhir, seorang pejabat mengatakan tindakan eksekutif mungkin harus diambil beberapa tahun yang lalu, "tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali." Para pejabat berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas tindakan eksekutif secara terbuka.
Penasihat Keamanan Nasional Robert C. O’Brien mengatakan perintah tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Trump untuk "memprioritaskan keselamatan dan keamanan tanah air Amerika Serikat dan rakyat Amerika." [ah/au]
