Di tengah demonstrasi luas di seluruh Amerika, Presiden Donald Trump, Selasa (16/6), menandatangani instruksi presiden yang menjabarkan sebagian reformasi kepolisian.
“Mengurangi kejahatan dan meningkatkan standar bukan target yang saling bertentangan,” ujar Trump di Rose Garden Gedung Putih sebelum menandatangani dokumen berjudul “Safe Policing for Safe Communities.
Instruksi presiden ini akan mendorong “departemen kepolisian di seluruh Amerika untuk mengadopsi standar profesional sebaik mungkin untuk melayani komunitas masyarakat mereka. Standar ini akan menjadi yang tertinggi dan terkuat di atas Bumi,” ujar Trump.
“Warga Amerika menginginkan ketertiban hukum. Mereka menuntut ketertiban hukum. Mereka mungkin tidak menyampaikan atau membicarakannya, tapi itu yang mereka inginkan. Sebagian dari mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka inginkan, tetapi itulah yang mereka inginkan. Mereka memahami kalau Anda membubarkan polisi, maka yang paling dirugikan justru kelompok masyarakat yang paling lemah," katanya.
Langkah ini juga menyerukan sertifikasi badan-badan yang melatih para petugas tentang teknik de-eskalasi atau meredakan ketegangan dan penggunaan standar kekuatan.
Bagian lain dari instruksi presiden itu menciptakan apa yang disebut sebagai “co-respondent services” atau suatu sistem di mana polisi akan berpasangan dengan pekerja sosial ketika merespons telepon atau panggilan yang tidak bernuansa kekerasan, dengan mengarahkan “anggaran federal untuk mendukung para petugas mengatasi individu tunawisma dan mereka memiliki penyakit mental dan masalah penyalahgunaan narkoba,” ujar Trump.
“Kami akan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi mereka yang berpasangan dengan polisi, seperti pekerja sosial yang dapat membantu polisi menghadapi persoalan yang rumit di lapangan."
Trump tidak bicara soal hubungan rasisme sistemik dengan kebrutalan polisi, isu yang memicu demonstrasi di seluruh Amerika.
“Instruksi presiden yang lemah ini tidak menjawab apa yang dibutuhkan untuk melawan epidemi ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi yang membunuh ratusan warga kulit hitam Amerika,” ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam sebuah pernyataan.
Pelosi merujuk pada “tidak adanya langkah-langkah akuntabilitas yang berarti dan wajib ada guna mengakhiri terjadinya pelanggaran. Dalam keadaan duka ini, kita harus menuntut perubahan yang berani, bukan dengan menyerah dan hanya melakukan upaya secara minimal.”
Jajak pendapat di Amerika menunjukkan meluasnya kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang tindakan brutal aparat penegak hukum. [em/pp]
