Para pemimpin Amerika masih tetap menghadapi kebuntuan, sementara fraksi Demokrat di DPR berencana mengesahkan legislasi pada hari Kamis, yang akan mendanai banyak lembaga pemerintah yang sekarang ini ditutup sebagian (shutdown). Akan tetapi legislasi itu tidak akan memasukkan dana untuk tembok perbatasan yang menurut Presiden Donald Trump diperlukan bagi keamanan.
Upaya legislatif, yang akan dilakukan pada waktu Kongres dengan para anggota baru mulai bersidang dan Demokrat menjadi mayoritas di DPR, akan mencakup dua bagian. Satu bagian akan mendanai sebagian besar lembaga pemerintah yang mengalami shutdown hingga akhir September, dan satu bagian lagi akan memberi dana bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga 8 Februari mendatang.
Seperti proposoal Demokrat sebelumnya, dana untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri ini tidak akan mencakup uang untuk membangun tembok.
Trump telah memanfaatkan sejumlah cuitan di Twitter untuk mengutarakan pandangannya, termasuk cuitan-cuitan baru hari Senin yang menyatakan “tanpa Tembok, tidak akan ada Keamanan Perbatasan.”
“Demokrat mungkin akan mengajukan suatu legislasi, bersikap manis seperti biasanya, yang memberi semuanya tetapi tidak sedikit pun untuk keamanan perbatasan, yaitu Tembok,” kata Trump.
Pemimpin DPR mendatang Nancy Pelosi dan pemimpin minoritas di Senat Chuck Schumer merilis pernyataan bersama hari Senin yang meminta fraksi Republik agar mendukung legislasi itu.
“"Ini akan menjadi puncak dari sikap tidak bertanggung jawab dan sinisme politik bagi fraksi Republik di Senat apabila sekarang menolak undang-undang yang sama yang telah mereka dukung," kata pernyataan itu.
Trump menginginkan dana 5 miliar dolar sebagai pembiayaan awal untuk tembok yang akan menelan biaya lebih dari 20 miliar dolar. Sementara itu Demokrat telah menawarkan utnuk menyetujui 1,3 miliar dolar untuk upaya-upaya keamanan perbatasan lainnya.
Trump dan legislator Demokrat belum mengadakan perundingan lagi dalam beberapa hari ini terkait perselisihan itu. Shutdown terhadap seperempat kegiatan pemerintah membuat 380 ribu pegawai pemerintah dirumahkan sementara 420 ribu lainnya masih bekerja, namun tidak akan dibayar sebelum perselisihan mengenai dana diselesaikan. [uh]
