Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen Turki mendukung sebuah kesepakatan kontroversial mengenai perbatasan maritim di Laut Tengah yang dicapai antara Turki dan pemerintah Libya yang didukung PBB.
Kesepakatan itu memberi Turki akses ke sebuah zona ekonomi di kawasan Laut Tengah. Majelis umum parlemen Turki diperkirakan akan melakukan pemungutan suara untuk keputusan itu, Kamis (5/12).
Turki menandatangani kesepakatan pekan lalu dengan pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli, yang dipimpin Fayez Sarraj, yang mengontrol sebagian wilayah barat negara itu.
Kesepakatan itu menimbulkan kemarahan di parlemen Libya, yang berbasis di timur dan beraliansi dengan Militer Nasional Libya, yang dipimpin Jenderal Khalifa Hifter.
Kesepakatan itu juga menambah ketegangan yang berlangsung dengan Yunani, Siprus dan Mesir, mengenai hak pengeboran minyak dan gas di kawasan timur Laut Tengah. [ab/lt]
