Perekonomian Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur tumbuh 9,9 persen tahun lalu. Ini kedengarannya baik, namun Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa dipertahankan di masa-masa mendatang.
Koordinator UNCTAD untuk bantuan bagi rakyat Palestina, Mahmoud Elkhafif, menyebut tingkat pertumbuhan ini semu karena angka itu terutama berasal dari Jalur Gaza.
“Gaza mengalami perang besar dari bulan Desember 2008 sampai Januari 2009. Pertumbuhan di Gaza tercapai karena pembangunan kembali sebagian infrastruktur yang hancur. Jadi, setelah pembangunan kembali usai, sumber pertumbuhan ini tidak ada lagi. Pertumbuhan di Tepi Barat sesungguhnya lima persen, empat persen dan juga digerakkan oleh adanya bantuan. Jadi, sumber pertumbuhan yang kita lihat tahun lalu tidak bisa berkesinambungan,” paparnya.
Laporan itu mewarnai gambaran kelam situasi ekonomi di wilayah-wilayah Palestina. Laporan itu menyebutkan pengangguran tetap pada tingkat 26 persen, bersama kemiskinan parah dan kelangkaan pangan kronis. Laporan itu juga menyebutkan, kondisi khususnya mengkhawatirkan bagi warga Palestina di Yerusalem Timur, di mana tingkat kemiskinan diperkirakan 78 persen lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Tepi Barat dan Gaza.
Laporan itu menyebutkan masalah pembangunan Palestina kurang terkait dengan kebijakan ekonomi Otorita Palestina daripada dengan apa yang disebut laporan itu pendudukan Israel.
Laporan itu menyebutkan kekuasaan ekonomi Israel hampir menghapus semua pemasaran dalam dan luar negeri serta kesempatan investasi, dan mengikis tanah serta sumber-sumber alam yang tersedia bagi warga Palestina untuk kegiatan-kegiatan ekonomi.
Ekonom Elkhafif mengatakan masalah utama dalam cara pembangunan itu adalah ketergantungan ekonomi Palestina pada Israel. Ia mengatakan perdagangan Palestina mengalami defisit kronis.
Laporan itu menyebutkan tahun-tahun pendudukan menjadikan pertanian Palestina tidak bisa mewujudkan potensi produktif dan lapangan kerja. Laporan itu menyebutkan sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Kotor turun dari 12 persen tahun 1995 menjadi 5,5 persen tahun 2011.
Laporan PBB itu menyebutkan bank pembangunan pertanian harus dibentuk untuk menyediakan kredit dan asuransi. Laporan itu menyebutkan bank itu harus mendukung jasa pemasaran dan pasca-panen, serta pendanaan dan jaminan investasi dalam infrastruktur pertanian dan pengairan.
Koordinator UNCTAD untuk bantuan bagi rakyat Palestina, Mahmoud Elkhafif, menyebut tingkat pertumbuhan ini semu karena angka itu terutama berasal dari Jalur Gaza.
“Gaza mengalami perang besar dari bulan Desember 2008 sampai Januari 2009. Pertumbuhan di Gaza tercapai karena pembangunan kembali sebagian infrastruktur yang hancur. Jadi, setelah pembangunan kembali usai, sumber pertumbuhan ini tidak ada lagi. Pertumbuhan di Tepi Barat sesungguhnya lima persen, empat persen dan juga digerakkan oleh adanya bantuan. Jadi, sumber pertumbuhan yang kita lihat tahun lalu tidak bisa berkesinambungan,” paparnya.
Laporan itu mewarnai gambaran kelam situasi ekonomi di wilayah-wilayah Palestina. Laporan itu menyebutkan pengangguran tetap pada tingkat 26 persen, bersama kemiskinan parah dan kelangkaan pangan kronis. Laporan itu juga menyebutkan, kondisi khususnya mengkhawatirkan bagi warga Palestina di Yerusalem Timur, di mana tingkat kemiskinan diperkirakan 78 persen lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Tepi Barat dan Gaza.
Laporan itu menyebutkan masalah pembangunan Palestina kurang terkait dengan kebijakan ekonomi Otorita Palestina daripada dengan apa yang disebut laporan itu pendudukan Israel.
Laporan itu menyebutkan kekuasaan ekonomi Israel hampir menghapus semua pemasaran dalam dan luar negeri serta kesempatan investasi, dan mengikis tanah serta sumber-sumber alam yang tersedia bagi warga Palestina untuk kegiatan-kegiatan ekonomi.
Ekonom Elkhafif mengatakan masalah utama dalam cara pembangunan itu adalah ketergantungan ekonomi Palestina pada Israel. Ia mengatakan perdagangan Palestina mengalami defisit kronis.
Laporan itu menyebutkan tahun-tahun pendudukan menjadikan pertanian Palestina tidak bisa mewujudkan potensi produktif dan lapangan kerja. Laporan itu menyebutkan sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Kotor turun dari 12 persen tahun 1995 menjadi 5,5 persen tahun 2011.
Laporan PBB itu menyebutkan bank pembangunan pertanian harus dibentuk untuk menyediakan kredit dan asuransi. Laporan itu menyebutkan bank itu harus mendukung jasa pemasaran dan pasca-panen, serta pendanaan dan jaminan investasi dalam infrastruktur pertanian dan pengairan.
