PHNOM PENH —
Selama 30 tahun terakhir, negara-negara memusatkan perhatian pada kebijakan ekonomi makro untuk menjaga tingkat inflasi rendah dan pengetatan anggaran belanja.
Namun, badan pembangunan PBB mengatakan, kebijakan yang terpusat pada kestabilan fiskal semata keliru, khususnya jika diterapkan di negara-negara berkembang, karena kebijakan itu memangkas anggaran untuk bidang-bidang sosial utama, seperti pendidikan dan kesehatan.
Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia-Pasifik (UNESCAP) mengatakan, pendekatan itu merusak tujuan-tujuan pembangunan. Komisi itu mengimbau kebijakan yang lebih berimbang.
Dalam laporan tahunannya, UNESCAP mengatakan, negara-negara seharusnya lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja, bukan hanya jumlahnya, dan seharusnya lebih memusatkan perhatian pada isu kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial, seperti pensiun dan tunjangan untuk difabel. Laporan itu menyebutkan, negara-negara juga harus memperhatikan isu kerusakan lingkungan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.
Nobuko Kajiura, pejabat urusan ekonomi pada UNESCAP mengatakan, laporan badan PBB itu ditutup dengan memberikan saran untuk meningkatkan anggaran belanja pada isu-isu sosial di 10 negara, termasuk Tiongkok, India, Bangladesh, dan Indonesia, untuk menghitung apakah pendekatan baru itu bisa dilanjutkan. Mereka mendapati hal itu bisa dilakukan.
“Jadi, pada dasarnya kami bisa mengatakan pendekatan ini bisa dilakukan. Masalah lainnya adalah: Apakah pendekatan ini bisa mengganggu perekonomian? Tidak. Kebijakan ini terjangkau dan bisa dilakukan tanpa menyebabkan gangguan terhadap perekonomian,” ujar Kajiura.
UNESCAP merupakan wadah bagi 62 negara di kawasan Asia-Pasifik, mulai dari Turki sampai Kiribati, Rusia sampai Selandia Baru, dan negara-negara lain yang terletak di antaranya. Ke-62 negara itu berpenduduk lebih dari empat miliar atau dua pertiga penduduk dunia.
Laporan yang diterbitkan hari Kamis itu menyebutkan, perekonomian dunia masih dalam kondisi rentan setelah krisis ekonomi dunia tahun 2008, yang menurut laporan itu, produk domestik bruto kawasan itu turun sebesar 870 miliar dolar.
Menjelang 2017, menurut perkiraan badan PBB itu, penurunan itu bisa mencapai 1,3 trilyun dolar.
Lambannya pertumbuhan ekonomi global mengakibatkan turunnya pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik. Tahun lalu, kawasan ini tumbuh sebesar 5,6 persen, yang adalah di bawah tingkat pertumbuhan delapan persen per tahun pada satu dekade lalu. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi kawasan ini diperkirakan mencapai enam persen.
Namun, badan pembangunan PBB mengatakan, kebijakan yang terpusat pada kestabilan fiskal semata keliru, khususnya jika diterapkan di negara-negara berkembang, karena kebijakan itu memangkas anggaran untuk bidang-bidang sosial utama, seperti pendidikan dan kesehatan.
Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia-Pasifik (UNESCAP) mengatakan, pendekatan itu merusak tujuan-tujuan pembangunan. Komisi itu mengimbau kebijakan yang lebih berimbang.
Dalam laporan tahunannya, UNESCAP mengatakan, negara-negara seharusnya lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja, bukan hanya jumlahnya, dan seharusnya lebih memusatkan perhatian pada isu kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial, seperti pensiun dan tunjangan untuk difabel. Laporan itu menyebutkan, negara-negara juga harus memperhatikan isu kerusakan lingkungan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.
Nobuko Kajiura, pejabat urusan ekonomi pada UNESCAP mengatakan, laporan badan PBB itu ditutup dengan memberikan saran untuk meningkatkan anggaran belanja pada isu-isu sosial di 10 negara, termasuk Tiongkok, India, Bangladesh, dan Indonesia, untuk menghitung apakah pendekatan baru itu bisa dilanjutkan. Mereka mendapati hal itu bisa dilakukan.
“Jadi, pada dasarnya kami bisa mengatakan pendekatan ini bisa dilakukan. Masalah lainnya adalah: Apakah pendekatan ini bisa mengganggu perekonomian? Tidak. Kebijakan ini terjangkau dan bisa dilakukan tanpa menyebabkan gangguan terhadap perekonomian,” ujar Kajiura.
UNESCAP merupakan wadah bagi 62 negara di kawasan Asia-Pasifik, mulai dari Turki sampai Kiribati, Rusia sampai Selandia Baru, dan negara-negara lain yang terletak di antaranya. Ke-62 negara itu berpenduduk lebih dari empat miliar atau dua pertiga penduduk dunia.
Laporan yang diterbitkan hari Kamis itu menyebutkan, perekonomian dunia masih dalam kondisi rentan setelah krisis ekonomi dunia tahun 2008, yang menurut laporan itu, produk domestik bruto kawasan itu turun sebesar 870 miliar dolar.
Menjelang 2017, menurut perkiraan badan PBB itu, penurunan itu bisa mencapai 1,3 trilyun dolar.
Lambannya pertumbuhan ekonomi global mengakibatkan turunnya pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik. Tahun lalu, kawasan ini tumbuh sebesar 5,6 persen, yang adalah di bawah tingkat pertumbuhan delapan persen per tahun pada satu dekade lalu. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi kawasan ini diperkirakan mencapai enam persen.
