Sekitar 193 negara anggota UNESCO berkumpul Kamis (29/6) untuk pertemuan dua hari di Paris yang bertujuan untuk melangsungkan pemungutan suara atas rencana Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan badan budaya dan ilmiah PBB itu. Ini terjadi setelah perselisihan selama satu dekade yang dipicu oleh langkah organisasi itu memasukkan Palestina sebagai anggota.
AS mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka ingin kembali, lima tahun setelah menarik diri dari badan itu pada masa kepresidenan Donald Trump.
Para pejabat AS mengatakan keputusan itu dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa China mengisi celah yang ditinggalkan AS dalam pembuatan kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia.
Persetujuan oleh negara anggota tampaknya hanya formalitas karena tidak ada satu negara pun yang mengajukan keberatan atas kembalinya negara yang pernah menjadi penyandang dana terbesar badan tersebut. Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung Kamis atau Jumat.
Kepala UNESCO Audrey Azoulay mengatakan Amerika telah mengajukan rencana konkret untuk kembali bergabung dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi keuangan.
“AS telah menyusun rencana yang jelas dan memberi komitmen pada kewajiban iurannya. Rencana Amerika ini akan memberi manfaat pada organisasi ini. Rencana Amerika ini mencakup pembayaran iuran mulai sejak bergabung kembali. Demi kepentingan UNESCO langkah ini sedianya diambil sesegera mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga Amerika dapat memberikan kontribusi untuk enam bulan ke depan,” ujarnya.
Persetujuan oleh 193 negara anggota ini tampaknya formalitas semata karena tidak ada satu negara pun yang menyampaikan keberatan atas kembalinya negara yang pernah menjadi penyandang dana terbesar UNESCO. Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung hari Kamis (28/6) atau Jumat (30/6).
Presiden Konferensi Umum UNESCO, Santiago Irazabal Mourão mengatakan, “Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita berada di saat-saat bersejarah yang menandai kembalinya salah satu anggota pendiri UNESCO. Tetapi ini juga bukan kejadian terisolir, kembalinya Amerika merupakan isyarat kuat relevansi UNESCO untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak pada saat ini.”
AS dan Israel berhenti mendanai UNESCO setelah badan itu memutuskan untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota pada tahun 2011. Pemerintahan Trump memutuskan pada tahun 2017 untuk menarik diri dari badan tersebut pada tahun berikutnya, dengan alasan adanya bias anti-Israel yang telah berlangsung lama dan masalah manajemen.
Pemerintahan Biden telah meminta $150 juta dari rencana anggaran 2024 untuk digunakan sebagai pembayaran iuran dan tunggakan UNESCO. Rencana tersebut memperkirakan permintaan serupa untuk tahun-tahun berikutnya hingga utang penuh AS terhadap UNESCO sebesar $619 juta lunas.
Kontribusi AS ini merupakan bagian besar dari anggaran operasional tahunan UNESCO senilai $534 juta. Sebelum keluar, AS menyumbang 22 persen dari keseluruhan pendanaan badan tersebut.
Israel telah lama menuduh PBB bersikap bias terhadap Israel. Pada tahun 2012, meski ada keberatan dari Israel, negara Palestina diakui sebagai negara pengamat nonanggota oleh Majelis Umum PBB. Palestina mengklaim Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai wilayah negara masa depan mereka.
Israel mengatakan upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan di PBB ditujukan untuk menghindari penyelesaian yang dinegosiasikan dan dimaksudkan untuk menekan Israel agar membuat konsesi.
Amerika Serikat sebelumnya menarik diri dari UNESCO di bawah pemerintahan Reagan pada tahun 1984 karena menganggap badan tersebut salah kelola, korup, dan digunakan untuk memajukan kepentingan Soviet. AS bergabung kembali pada tahun 2003. [ab/uh/em]
Forum