Para menteri luar negeri dari blok 27 negara Uni Eropa sepakat untuk membekukan aset dan memperpanjang larangan perjalanan di Uni Eropa terhadap 12 warga negara Belarus, Jum'at (23/3). Mereka juga melarang 29 perusahaan Belarus untuk beroperasi di Uni Eropa.
Larangan baru itu merupakan tambahan sanksi Uni Eropa atas pelanggaran HAM dan hak sipil pemerintah Belarus terhadap warganya yang berlangsung terus menerus, dan membuat 200 pemimpin politik dan bisnis Belarus tidak berkutik.
Pada pertemuan di Brussels, Jumat (23/3), kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan, ia sangat prihatin dengan nasib masyarakat sipil di Belarus. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa menegaskan pada Minsk bahwa semua tahanan politik harus dibebaskan.
Ratusan warga ditangkap saat melancarkan aksi protes jalanan usai pemilu presiden Belarus Desember 2010. Pemilu Presiden tersebut menurut pengamat diwarnai penipuan.
Belarus lebih lanjut membangkitkan kemarahan Uni Eropa dengan melakukan eksekusi terhadap dua orang pelaku pemboman sebuah stasiun metro di Minsk tahun lalu. Lima belas orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan itu. Namun Uni Eropa mengatakan, kedua tersangka pembom tidak menjalani pengadilan yang adil. Uni Eropa juga mengecam hukuman mati, yang telah lama tidak diberlakukan di kawasan Eropa lain.
Presiden Lukashenko telah memerintah Belarus selama hampir 18 tahun, dengan menumpas oposisi dan menindas kebebasan sambil mengabaikan peringatan dari negara-negara Barat.
