Kepala Badan PBB untuk Palestina (UNWRA) pada Senin (27/5) mengecam apa yang dia gambarkan sebagai “serangan yang dialami badan tersebut” menjelang pemungutan suara di Knesset Israel, terkait rancangan undang-undang yang bisa mengarah pada penetapan lembaga itu sebagai organisasi teroris.
“Saya pikir itu keterlaluan, bahwa kita bisa melabeli organisasi PBB sebagai organisasi teroris, karena ini menetapkan titik terendah yang baru, sebuah preseden baru,” kata Philippe Lazzarini.
Komisioner Jendral UNWRA itu berbicara dari Beirut, usai pertemuan dengan Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati.
“Saya benar-benar berharap, bahwa Israel juga akan mematuhi kewajiban internasional mereka berkaitan dengan organisasi internasional,” tambah Lazzarini.
Lazzarini menyatakan, agensi yang membantu pengungsi Palestina itu selama bertahun-tahun telah menghadapi krisis keuangan, tetapi persoalan itu diperparah pada Januari lalu, ketika Israel menyampaikan tuduhan terhadap UNWRA.
Israel menuduh bahwa lebih dari selusin anggota staf agensi tersebut ambil bagian dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober yang memicu perang terakhir.
Tuduhan itu mengakibatkan penundaan pendanaan dari sejumlah donor ke UNWRA, termasuk donor terbesarnya, Amerika Serikat.
Sejak tinjauan UNWRA terhadap tuduhan itu, kebanyakan donor, kecuali AS dan Inggris, telah melanjutkan pendanaan, kata Lazzarini.
UNWRA memiliki 32 ribu staf di Lebanon, Suriah, Yordania dan wilayah Palestina, termasuk 13 ribu di Gaza, yang menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, makanan dan layanan lain kepada jutaan warga Palestina dan keluarga mereka.
Agensi ini terus berjuang dengan pendanaan dan dukungan, karena konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza, begitu juga meningkatnya kemiskinan di tengah warga Palestina di Lebanon.
“Kita seharusnya tidak boleh lupa, bahwa banyak serangan yang dilakukan kepada lembaga ini, pada akhirnya bertujuan untuk menghapus hak-hak pengungsi Palestina,” kata Lazzarini.
“Kita harus melawannya” tambah dia. [ns/rs]
Forum