Kampanye pemilihan gubernur Tokyo dimulai Kamis (20/6), dengan petahana Yuriko Koike ditantang oleh tokoh oposisi Renho, dua perempuan terkemuka di arena politik Jepang yang didominasi laki-laki.
Keduanya berjanji untuk memperluas dukungan bagi pengasuhan anak guna mengatasi rendahnya angka kelahiran di ibu kota, ketika Jepang menghadapi krisis demografi yang mengancam.
Koike, 71, mengincar masa jabatan ketiganya sebagai gubernur kota besar berpenduduk 14 juta orang itu pada pemilu 7 Juli mendatang.
Setelah menjabat pada tahun 2016 sebagai perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut, mantan menteri pertahanan dan lingkungan hidup ini mengelola respons ibu kota terhadap COVID-19 dan membantu menyelenggarakan Olimpiade Tokyo yang sempat tertunda karena pandemi.
Sejauh ini, tercatat 56 orang telah mengajukan pencalonan di mereka untuk pemilihan gubernur, kata laporan media Jepang.
Salah satu penantang Koike yang paling serius adalah Renho, 56, mantan model dan pembawa acara TV yang hanya menggunakan satu nama. Dia adalah seorang politisi berpengalaman yang memposisikan dirinya sebagai suara liberal melawan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang konservatif dan sudah lama berkuasa.
Koike, seperti halnya Renho, bukan anggota LDP. Keduanya mencalonkan diri sebagai kandidat independen. Meski demikian, LDP secara luas, namun tidak resmi, mendukung pencalonannya.
Jepang tidak pernah memiliki perdana menteri perempuan dan 84 persen anggota parlemennya adalah laki-laki, menurut statistik yang diterbitkan oleh partai oposisi, Partai Demokrat Konstitusional (CDP).
Salah satu masalah utama yang dihadapi Jepang dan negara-negara maju lainnya adalah menurunnya angka kelahiran, yang oleh Perdana Menteri Fumio Kishida disebut sebagai risiko mendesak bagi bangsanya.
Rata-rata jumlah anak yang diperkirakan dimiliki oleh seorang perempuan di Jepang mencapai rekor terendah yaitu 1,20 pada tahun lalu, dan angka di Tokyo adalah 0,99 – angka pertama di bawah satu untuk wilayah Jepang mana pun.
“Tujuan saya adalah menciptakan Tokyo di mana uang bukan merupakan faktor dalam membesarkan anak dan pendidikan,” kata Koike kepada wartawan pekan ini.
Dia berjanji untuk memperluas pendanaan untuk menghilangkan rasa sakit epidural saat melahirkan, dan meningkatkan dukungan sewa tempat tinggal untuk keluarga dengan anak-anak, di samping kebijakan yang ada seperti membuat sekolah menengah negeri gratis.
Renho juga berjanji untuk melanjutkan kebijakan Koike untuk meringankan beban orang tua, serta langkah-langkah yang lebih luas untuk membantu generasi muda dan mengatasi kesenjangan tenaga kerja.
Renho pernah menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi pemerintahan pada tahun 2010-2011 sebagai bagian dari Partai Demokrat Jepang yang sekarang sudah tidak ada lagi, dan baru-baru ini meninggalkan CDP.
“Politik anti-LDP, pemerintahan non-Koike . Itulah pendirian saya saat berpartisipasi dalam pemilihan gubernur Tokyo,” kata Renho pada bulan Mei.
Dalam kampanye modernnya, Koike telah meluncurkan versi AI resmi dirinya, yang fasih berbahasa Inggris dan menyampaikan kabar terbaru dari pemerintah kota. [ab/lt]
Forum