Perdebatan sengit mengenai imigrasi dan keamanan perbatasan AS mengancam usaha jangka pendek untuk mencegah penghentian sebagian kegiatan pemerintah lewat tengah malam, Jumat (19/1) sewaktu pendanaan untuk instansi pemerintah habis pada akhir minggu kerja ini.
Senat mulai memperdebatkan anggaran pengeluaran sementara untuk satu bulan yang telah disetujui DPR namun menundanya untuk sementara pada Kamis malam.
Para senator akan mulai memperdebatkannya kembali Jumat pukul 11 pagi waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum tenggat penghentian sebagian kegiatan pemerintah.
Reporter VOA Michael Bowman melaporkan, fraksi Republik yang mengontrol kedua majelis di Kongres memerlukan dukungan fraksi Demokrat untuk meloloskan perpanjangan pendanaan namun fraksi Demokrat bersikeras menentang rancangan undang-undang apapun yang tidak melindungi para imigran muda dari kemungkinan deportasi.
Para aktivis hak-hak imigran mungkin marah dengan kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump, namun mereka kehilangan kesabaran dengan para anggota Kongres dari Partai Demokrat yang berulangkali mendukung RUU pendanaan instansi pemerintah yang tidak melindungi para imigran muda yang dibawa ke AS sewaktu masih anak-anak.
Guerline Josef, imigran dari Haiti, mengatakan, “Ini saatnya mereka, yang berkomitmen untuk mendapatkan dukungan suara kami, memenuhi janji mereka. Jangan hanya datang ke kami ketika membutuhkan dukungan, tapi juga menjadi pembela komunitas kami.”
Kini fraksi Demokrat di Kongres bersatu menentang perpanjangan pendanaan kegiatan pemerintah kecuali jika isu imigrasi disertakan, sebuah langkah yang memiliki resiko politik.
Luis Gutierez, anggota DPR dari fraksi Demokrat mengatakan, “Demokrat tidak akan bergeming. Kami akan berusaha membela nilai-nilai yang kami junjung tinggi.”
Sementara itu fraksi Republik mengalami guncangan menyusul pesan-pesan yang saling bertentangan dari Gedung Putih. Sampai-sampai Senator Lindsey Graham dari Partai Republik mengatakan, “Apa yang saya minta dari Gedung Putih adalah ini: cari tahu apa yang Anda inginkan. Saya tidak bisa membaca pikiran Anda.”
Pekan lalu, Trump awalnya mendesakkan perlunya kesepakatan imigrasi bipartisan, namun kemudian menolaknya. Proposal Senat mengajukan perlindungan bagi para imigran muda yang dibawa ke Amerika secara ilegal sekaligus meningkatkan perintang fisik sepanjang perbatasan AS-Meksiko -- semacam usaha awal bagi pemenuhan janji presiden untuk mendirikan tembok perbatasan.
Namun, bahkan mengenai salah satu janji yang paling didengungkan pada kampanye 2016 itu pun, Gedung Putih menciptakan kebingungan. Kepala Staf Gedung Putih John Kelly mengatakan kepada para legislator, Rabu, bahwa Trump tidak memahami realitas membangun tembok perbatasan yang luar biasa besar. Inti pernyataan Kelly adalah pandangan Trump berevolusi.
Kepada Fox News, Kelly mengatakan, “Saya katakan kepada semua anggota Kongres yang ada dalam ruangan bahwa mereka membicarakan hal-hal yang muncul selama kampanye yang sebetulnya mungkin mereka belum mendapat informasi selengkapnya.”
Presiden menanggapi pernyataan Kelly itu melalui Twitter dengan sebuah cuitan, “Tembok yah Tembok. Itu tidak berubah dan tidak berevolusi sejak hari pertama saya menjanjikannya.”
Intinya, para pemimpin fraksi Republik di Kongres tidak akan mengadakan pemungutan suara mengenai proposal imigrasi dan keamanan perbatasan sampai Trump menyetujuinya.
Pemimpin mayoritas fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnel, mengatakan, “Segera setelah kami tahu apa yang diinginkannya, saya akan merasa yakin bahwa kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas.”
Para tokoh Partai Demokrat memandang Partai Republik tidak mampu memerintah.
Pemimpin minoritas Partai Demokrat di Senat Chuck Schumer mengatakan, “Satu hal yang menghalangi jalan kami adalah aliran kekacauan yang tiada hentinya dari Gedung Putih. Itu mengacaukan fraksi Republik. Kami hampir tidak tahu dengan siapa harus bernegosiasi.”
Trump menetapkan Maret sebagai tenggat berlakunya DACA, program yang melindungi para imigran muda yang dibawa ke AS secara ilegal sewaktu masih anak-anak dari kemungkinan deportasi. Program itu memberi para imigran tersebut izin kerja sementara dan izin belajar. Fraksi Republik menginginkan lebih banyak waktu untuk membahas masalah imigrasi. Fraksi Demokrat yang semakin frustasi bersikeras menyatakan: waktunya sudah habis. [ab/lt]
