Tautan-tautan Akses

Utusan AS di Afghanistan untuk Memulai Kembali Pembicaraan Perdamaian


Ketua Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional, Abdullah Abdullah (kanan) pertemuan dengan Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afghanistan Zalmay Khalilzad di Istana Sapedar, Kabul, 1 Maret 2021. (Foto:Biro Press Utusan Khusus Afghanistan AS/AFP).
Ketua Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional, Abdullah Abdullah (kanan) pertemuan dengan Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afghanistan Zalmay Khalilzad di Istana Sapedar, Kabul, 1 Maret 2021. (Foto:Biro Press Utusan Khusus Afghanistan AS/AFP).

Utusan khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad hari Senin (1/3) bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, kepala dewan perdamaian Afghanistan, untuk membahas langkah-langkah mempercepat proses yang dapat mengakhiri perang puluhan tahun di negara itu.

“Kami membahas proses perdamaian, pembicaraan di Doha, peninjauan di AS sekarang ini dan langkah-langkah mendatang,” cuit Abdullah, yang memimpin Dewan Tinggi bagi Rekonsiliasi Nasional (HCNR).

Departemen Luar Negeri AS Minggu mengumumkan tujuan lawatan Khalilzad itu adalah untuk memulai diskusi dengan semua pihak, termasuk Taliban dan negara-negara di kawasan, guna mencari cara untuk mencapai suatu “penyelesaian politik yang adil dan bertahan lama serta gencatan senjata yang permanen dan komprehensif.”

Ini adalah lawatan pertama Khalilzad ke kawasan sejak Presiden AS Joe Biden mulai menjabat. Kunjungan ini berlangsung setelah tim-tim perunding dari pemerintah Afghanistan dan Taliban bertemu di Doha, Qatar, pekan lalu, menyusul jeda selama satu bulan lebih.

Kunjungan ini juga berlangsung persis satu tahun setelah AS menandatangani kesepakatan dengan Taliban di Doha. Kesepakatan tersebut sekarang ini sedang ditinjau oleh pemerintahan Biden.

Perjanjian itu memuluskan jalan bagi mayoritas tentara AS untuk ditarik dari Afghanistan dan dimulainya pembicaraan langsung antara wakil-wakil pemerintah Afghanistan dan kelompok pemberontak.

Namun ini juga membuat marah pemerintah Afghanistan, yang merasa AS tidak mengikutkannya dalam proses tersebut dan memberi janji terlalu banyak untuk pemberontak.

Kesepakatan itu menyerukan penarikan semua tentara asing dari Afghanistan selambatnya 1 Mei 2021. Namun, meningkatnya kekerasan di negara itu, serta laporan bahwa Taliban gagal memutuskan hubungan dengan al-Qaida sesuai kesepakatan Doha, telah memaksa pemerintahan Biden untuk meninjau kesepakatan itu dan tenggat penarikan pasukan.

Taliban telah memperingatkan bahwa penyimpangan dari kesepakatan itu akan menyebabkan konsekuensi serius. [uh/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG