Berbicara di Rangoon hari Kamis Mitchell mengakui kemajuan yang dicapai pemerintah dalam mencapai gencatan senjata dengan banyak kelompok etnis negara itu. Namun ia menegaskan, perdamaian tetap sulit dicapai di negara bagian Kachin.
Sebelumnya bulan ini para utusan Organisasi Kemerdekaan Kachin bertemu dengan delegasi pemerintah di sebuah kota di perbatasan dengan Tiongkok, dalam upaya menangani nasib 60.000 warga Kachin yang terpaksa mengungsi karena pertempuran sejak bulan Juni.
Kantor berita Kachin News Group melaporkan, Organisasi Kemerdekaan Kachin juga ingin pasukan pemerintah ditarik dari semua wilayah pemberontak.
Sementara itu, organisasi Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan undang-undang baru Burma mengenai perhimpunan damai tidak memenuhi standar internasional.
Dikatakan, kondisi dimana penguasa dapat melarang demonstrasi seharusnya disempitkan, dan ketentuan mengenai hukuman penjara bagi pelanggar undang-undang itu seharusnya dihilangkan. Pernyataan organisasi itu mendesak pemerintah Burma agar berkonsultasi dengan organisasi-organisasi internasiobal dalam menyusun peraturan bagi penegakan undang-undang itu.
Undang-undang itu disetujui parlemen Burma akhir tahun lalu, mengakhiri larangan berdemo sebagai bagian dari serangkaian reformasi yang mendapat pujian masyarakat internasional.
Undang-undang baru itu mewajibkan siapapun yang merencanakan demonstrasi minta izin dari kepala polisi setempat lima hari sebelumnya. Polisi harus memberikan jawaban sekurang-kurangnya 48 jam sebelum demo, dan memberikan penjelasan jika permohonan itu ditolak.
