Utusan Khusus Sekretrais Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) bahwa “diplomasi berbulan-bulan yang berpotensi signifikan belum membuahkan hasil nyata bagi warga Suriah di lapangan – di dalam maupun di luar negeri – atau langkah nyata dalam proses politik.”
Pedersen mencatat bahwa “warga sipil terus ditahan secara sewenang-wenang, disiksa, dan dihilangkan secara paksa” dan bahwa “mereka terus terluka dan terbunuh, di tengah bentrokan kekerasan, baku tembak mortir, roket, dan tembakan artileri di bagian timur laut dan barat laut Suriah.”
Pedersen juga mengatakan bahwa bulan ini negara itu melihat “serangan udara yang dikaitkan dengan Israel, laporan serangan drone Turki, laporan serangan udara pro-pemerintah di utara Aleppo, dan Amerika Serikat mengatakan melakukan serangan drone terhadap seorang pemimpin ISIL di dekat al-Bab.”
Direktur Koordinasi Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Ramesh Rajasingham, juga memberi pengarahan kepada DK, menyoroti kegagalan negara-negara anggota untuk menyetujui resolusi mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan.
Rajasingham mengatakan, “Seperti telah berkali-kali disampaikan di sini, bantuan lintas batas adalah masalah hidup dan mati bagi jutaan orang. Masa depan bantuan lintas batas seharusnya bukan keputusan politik tetapi keputusan kemanusiaan. Karenanya, sangat mengecewakan, seperti dikatakan Sekjen, ketika Dewan Keamanan tidak bisa mencapai kesepakatan untuk mengizinkan operasi bantuan lintas batas PBB di Suriah.”
Di tengah sejumlah kerentanan yang parah yang terjadi saat ini, Rajasingham menginformasikan bahwa Rencana Tanggap Kemanusiaan 2023 untuk Suriah baru didanai 12,4 persen.
“Saya sangat khawatir tentang konsekuensi dari kekurangan dana yang besar ini, yang berarti kami harus memprioritaskan respons kami dan kembali membuat sejumlah keputusan sulit tahun ini,” ujar Rajasingham. [ka/rs]
Forum