Undang-undang anti-aborsi Texas yang mulai berlaku minggu lalu meskipun jelas bertentangan dengan preseden puluhan tahun yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Amerika dalam keputusan terkenal kasus Roe v. Wade, adalah bagian yang kompleks dari sebuah rekayasa hukum.
UU itu sengaja dibentuk untuk menghindari uji materi awal dan dirancang untuk memaksa orang agar mematuhinya, meskipun warga yakin hal itu melanggar hak konstitusional mereka, karena takut dibombardir dengan biaya hukum yang berlebihan yang bisa membuat mereka bangkrut.
Jaksa Agung Merrick Garland minggu ini memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menjajaki "semua pilihan" untuk menantang undang-undang aborsi yang sangat ketat di Texas dan untuk melindungi serangan terhadap klinik aborsi.
Namun, banyak pendukung Partai Demokrat dan pembela hak aborsi memperingatkan bahwa meskipun mereka yakin bahwa undang-undang itu tidak konstitusional, peraturan itu dirancang sehingga membuat UU tersebut sulit ditantang secara hukum.
RUU 8 Senat, demikian sebutan undang-undang itu, melarang dokter melakukan aborsi setelah minggu keenam kehamilan di Texas - sebelum kebanyakan perempuan menyadari bahwa mereka hamil. Yang paling krusial adalah UU itu secara eksplisit melarang pejabat negara bertindak menegakkan hukum, namun mendelegasikan tanggung jawab itu kepada warga negara, yang memenuhi syarat untuk diberi uang $ 10.000, ditambah biaya pengacara, yang berasal dari siapa pun yang bisa mereka buktikan, membantu atau bersekongkol dengan seorang perempuan untuk melakukan aborsi.
Cakupan Undang-undang itu luas, artinya tidak hanya para dokter, tetapi dokter klinik dan pekerja klinik, dan bahkan kerabat yang membantu membayar aborsi bisa dimintai pertanggung jawaban. Namun, bahasa sederhana dari undang-undang menyatakan bahwa hanya orang yang "secara sadar" membantu seseorang melakukan aborsi yang bertanggung jawab, artinya, contoh yang sering dikutip adalah pengemudi Uber yang dihadapkan pada tuntutan hukum berdasarkan UU tersebut adalah tidak benar, kata para ahli.
Mahkamah Agung pekan lalu, dalam keputusan 5-4, menolak untuk memblokir pemberlakuan UU itu atas dasar prosedural, dengan alasan karena tidak ada individu tertentu yang dituntut untuk menegakkan hukum, tidak ada seorang pun bisa dituntut atas hal itu, dan oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang bisa diperintah pengadilan untuk menegakkannya.
Presiden Joe Biden dengan mengecam keras putusan Mahkamah Agung dan menginstruksikan Garland untuk mencari cara guna menantang hukum Texas itu.
Sejauh ini, klinik aborsi di Texas telah berhati-hati untuk mematuhi undang-undang baru itu yang tidak mengecualikan kehamilan akibat pemerkosaan atau hubungan sedarah dan menghindari kemarahan warga atau kelompok yang mengklaim pelanggaran pada larangan baru aborsi itu. Namun, pada akhirnya kemungkinan akan ada orang yang akan menentang batas enam minggu kehamilan sebelum menjalankan prosedur aborsi itu, yang mengarah pada kasus uji konstitusional. [my/jm]
