Sebuah pernyataan tertulis oleh kelompok HAM Amnesti Internasional menyatakan Thailand seharusnya berhenti memberlakukan UU pencemaran nama baik kerajaan yang mengkriminalkan kebebasan berekspresi, dengan aturan yang telah membuat puluhan orang yang kini dipenjara atau sedang menghadapi pengadilan militer tidak memiliki, untuk mengajukan banding.
Amnesti Internasional mengatakan UU itu meningkatkan keprihatinan tentang “kekonyolan yang sangat tidak masuk akal dalam UU pembatasan kebebasan berekspresi di Thailand” itu.
The Royal Defamation Law atau UU Pencemaran Nama Baik Kerajaan (Thailand), yang dikenal sebagai “Lese Majeste,” telah diberlakukan dengan sangat keras dalam beberapa tahun terakhir ini oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis, tetapi diterapkan secara lebih intensif setelah militer mengambilalih kekuasaan pada Mei 2014.
Berdasarkan hukum pidana Thailand, UU itu mencakup tindakan “mencemarkan, menghina atau mengancam” Raja, Ratu dan keluarga dekat kerajaan dengan hukuman hingga 15 tahun atau lebih.
Pernyataan Amnesti Internasional itu disampaikan setelah polisi Thailand memulai penyelidikan atas pidato Duta Besar Amerika Untuk Thailand Glyn Davies akhir November lalu, karena ia mengkritisi perilaku politik dan kekuasaan militer yang semakin restriktif.
Davies juga menyampaikan keprihatinan atas apa yang disebutnya sebagai “vonis hukuman penjara yang tidak pernah terjadi sebelumnya” yang ditetapkan pengadilan militer Thailand terhadap warga sipil yang melanggar UU Lese Majeste.
Tetapi Kiat Sittheeamorn, anggota senior Partai Demokrat Thailand yang bertemu dengan Duta Besar Glyn Davies, mengatakan Barat harus menunjukkan sensitivitas yang lebih besar atas aturan yang diberlakukan di Thailand.
“Sebuah aturan untuk melindungi kepala negara merupakan hal yang normal. Ini diakui secara internasional. Bahkan di Amerika ada aturan semacam itu untuk melindungi presiden Amerika. Jadi perlu ada pemahaman atas aturan yang diberlakukan itu. Jadi pemahaman mengenai penggunaan undang-undang itu merupakan suatu aspek yang menurut saya banyak menimbulkan kesalahpahaman,” kata Kiat.
Duta Besar Inggris Untuk Thailand Mark Kent juga ikut memberikan komentar setelah pemerintah militer, yang umumnya telah melarang demonstrasi politik di negara itu, mengijinkan demonstran pro-kerajaan untuk berdemonstrasi di luar Kedutaan Besar Amerika di Thailand setelah pidato Davies itu.
Sebuah laporan International Crisis Group yang berkantor di Brussels pekan ini menyatakan militer Thailand gagal meredam terus berlanjutnya polarisasi sosial dan politik menjelang pergantian raja yang akan segera terjadi.
Tetapi laporan itu menambahkan setelah gejolak politik selama 10 tahun ini, sebagian besar warga Thailand “tampaknya menerima atau tidak bersikap tidak peduli akan masa kekuasaan militer, menjelang berakhirnya kekuasaan Raja Bhumibol Aduljadej yang telah berlangsung selama selama 69 tahun." [em/ii]
