Pertentangan mengenai demarkasi perbatasan terus membayangi Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok terhadap seluruh laut itu ditolak oleh negara-negara tetangganya.
Minggu ini, Vietnam merilis pernyataan media yang merinci daftar keprihatinan terbaru mengenai klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Termasuk dalam apa yang disebutnya “pelanggaran kedaulatan” adalah peta Kota Sansha di Tiongkok yang diterbitkan minggu lalu di mana termasuk kepulauan Paracel dan Spratly, dua kawasan yang juga diklaim oleh Vietnam.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri, Luong Thanh Nghi, mengatakan, Vietnam meminta Tiongkok untuk menghormati kedaulatan Vietnam, menghentikan “tindakan-tindakan yang salah” dan tidak mengulangi kembali tindakan yang sama.
Pernyataan itu mencakup tuduhan bahwa pada tanggal 30 November, kapal-kapal laut Tiongkok memotong kabel-kabel Binh Minh 2, kapal survei gempa Vietnam. Kapal itu milik perusahaan raksasa minyak dan gas, Petro Vietnam. Perusahaan itu menuduh Tiongkok memotong kabel-kabel survei sekurangnya dua kali tahun lalu, memicu protes-protes anti-Tiongkok di kota-kota besar Vietnam.
Wakil kepala eksplorasi, Pham Viet Dunung, mengatakan kapal itu beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Vietnam.
Ia mengatakan banyak kapal nelayan Tiongkok menimbulkan masalah terhadap aktivitas perusahaan itu.
Menanggapi tuduhan-tuduhan itu, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengatakan, pemerintah sedang menyelidiki tuduhan itu, dan nelayan melakukan kegiatannya seperti biasa di bagian laut itu.
Berada pada urutan teratas dari daftar pelanggaran-pelanggaran wilayahnya, Vietnam menyebut peraturan keamanan perbatasan baru yang dirilis provinsi Hainan, Tiongkok minggu lalu, yang akan berdampak pada kawasan pantai negara itu, termasuk kepulauan-kepulauan yang disengketakan sejak 1 Januari.
Rencana itu menyebutkan, polisi Tiongkok bisa menghentikan dan menggeledah kapal-kapal asing yang memasuki perairan yang diklaim oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Hari Senin, Filipina menyebutnya “pelanggaran berat ” terhadap hukum internasional karena Tiongkok mengklaim hampir seluruh laut itu.
Para analis mengatakan peraturan itu bisa membawa konsekuensi serius pada jalur pelayaran internasional, tetapi itu tergantung pada bagaimana Tiongkok melaksanakannya.
Para analis mengatakan jika peraturan itu dijalankan di kawasan yang dipertentangkan serta dikuasai oleh negara lain, seperti Vietnam atau Filipina. maka Tiongkok bisa dituduh melakukan pembajakan atau bahkan tindakan perang
Minggu ini, Vietnam merilis pernyataan media yang merinci daftar keprihatinan terbaru mengenai klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Termasuk dalam apa yang disebutnya “pelanggaran kedaulatan” adalah peta Kota Sansha di Tiongkok yang diterbitkan minggu lalu di mana termasuk kepulauan Paracel dan Spratly, dua kawasan yang juga diklaim oleh Vietnam.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri, Luong Thanh Nghi, mengatakan, Vietnam meminta Tiongkok untuk menghormati kedaulatan Vietnam, menghentikan “tindakan-tindakan yang salah” dan tidak mengulangi kembali tindakan yang sama.
Pernyataan itu mencakup tuduhan bahwa pada tanggal 30 November, kapal-kapal laut Tiongkok memotong kabel-kabel Binh Minh 2, kapal survei gempa Vietnam. Kapal itu milik perusahaan raksasa minyak dan gas, Petro Vietnam. Perusahaan itu menuduh Tiongkok memotong kabel-kabel survei sekurangnya dua kali tahun lalu, memicu protes-protes anti-Tiongkok di kota-kota besar Vietnam.
Wakil kepala eksplorasi, Pham Viet Dunung, mengatakan kapal itu beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Vietnam.
Ia mengatakan banyak kapal nelayan Tiongkok menimbulkan masalah terhadap aktivitas perusahaan itu.
Menanggapi tuduhan-tuduhan itu, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengatakan, pemerintah sedang menyelidiki tuduhan itu, dan nelayan melakukan kegiatannya seperti biasa di bagian laut itu.
Berada pada urutan teratas dari daftar pelanggaran-pelanggaran wilayahnya, Vietnam menyebut peraturan keamanan perbatasan baru yang dirilis provinsi Hainan, Tiongkok minggu lalu, yang akan berdampak pada kawasan pantai negara itu, termasuk kepulauan-kepulauan yang disengketakan sejak 1 Januari.
Rencana itu menyebutkan, polisi Tiongkok bisa menghentikan dan menggeledah kapal-kapal asing yang memasuki perairan yang diklaim oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Hari Senin, Filipina menyebutnya “pelanggaran berat ” terhadap hukum internasional karena Tiongkok mengklaim hampir seluruh laut itu.
Para analis mengatakan peraturan itu bisa membawa konsekuensi serius pada jalur pelayaran internasional, tetapi itu tergantung pada bagaimana Tiongkok melaksanakannya.
Para analis mengatakan jika peraturan itu dijalankan di kawasan yang dipertentangkan serta dikuasai oleh negara lain, seperti Vietnam atau Filipina. maka Tiongkok bisa dituduh melakukan pembajakan atau bahkan tindakan perang
