Wakil Perdana Menteri Inggris yang baru dilantik, Oliver Dowden, Minggu (23/4), mengisyaratkan pemberian wewenang kepada Menteri Dalam Negeri Suella Braverman untuk menolak putusan pengadilan Eropa tentang deportasi migran, karena pemerintah Inggris ingin mendorong rencana relokasi sebagian pencari suaka ke Rwanda.
Berbicara di Sky News, Dowden mengatakan kebijakan itu tidak serta merta memberikan “carte blanche” atau “cek kosong” pada Braverman untuk menolak setiap putusan pengadilan, tetapi wewenang itu perlu untuk menghentikan “perdagangan orang.”
Sepanjang tahun 2022 lalu lebih dari 45.000 orang tiba di Inggris dengan perahu, jauh lebih besar dibanding 8.500 orang yang tiba tahun 2020.
Pemerintah konservatif Inggris ingin menghentikan migran yang berupaya mencapai wilayah Inggris dengan melakukan perjalanan berisiko melintasi Selat Inggris. Tahun lalu sebuah perjanjian deportasi ditandatangani dengan Rwanda sebagai bagian dari tindakan untuk mencegah kedatangan para migran.
Berdasarkan rencana baru itu, sebagian migran yang tiba di Inggris dengan perahu akan diterbangkan ke Rwanda, tempat di mana klaim suaka mereka akan diproses. Mereka yang mendapat suaka, akan tinggal di negara Afrika itu dan tidak kembali ke Inggris.
Meskipun demikian rencana baru itu mendapat tantangan hukum bernilai 140 juta poundsterling, dan sejauh ini belum ada satu migran pun yang dikirim ke Rwanda.
Inggris terpaksa membatalkan penerbangan deportasi pertama pada menit-menit terakhir di bulan Juni 2022 lalu setelah Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa rencana itu “membawa risiko nyata yang berbahaya dan tidak dapat diubah.”
Kelompok-kelompok HAM merujuk pada catatan HAM Rwanda yang buruk, dan menilai merupakan hal yang tidak manusiawi mengirim migran ke negara tidak ingin mereka tinggali, sejauh lebih dari 6.400 kilometer dari tujuan asal mereka. [em/jm]
Forum