Meski belum dapat diputuskan calon Gubernur DKI yang berhak menjadi Gubernur untuk masa jabatan lima tahun mendatang, masyarakat Jakarta berharap yang peduli terhadap warganyalah yang unggul dalam Pilkada DKI Jakarta.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago, sikap kritis masyarakat Jakarta jauh di bawah masyarakat di daerah lain, sehingga persoalan di Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun.
Andrinov Chaniago kepada VOA di Jakarta, Kamis (12/7) mengatakan banyak hal yang harus segera dibenahi di Jakarta namun persoalan-persoalan tersebut tidak banyak dipahami warganya. Padahal persoalan yang terabaikan selama ini justru merupakan akar dari lambatnya kemajuan berbagai hal yang seharusnya sudah berhasil dicapai Jakarta.
“Masalahnya untuk warga Jakarta, sebetulnya dia (mereka) tidak tahu apa yang dibutuhkan dari pemerintahan ini, perbaikan apa yang diperlukan. Kesadaran warga Jakarta terhadap masalah-masalah kebijakan-kebijakan publik yang harus disediakan oleh Pemprov DKI itu sangat rendah," kata Andrinov.
"Yang diperlukan jelas birokrasi, efisiensi anggaran, akuntabilitas, bahwa yang sering di ulang-ulang soal banjir, macet, kumuh, sampah itu kan masalah dipermukaan, bisa diselesaikan dengan optimal kalau anggaran bisa dikelola dengan baik, birokrasi berjalan dengan efisien,” lanjutnya.
Andrinov Chaniago mengingatkan, sistem perekonomian di Jakarta sudah berjalan dengan baik sehingga tidak dibenarkan jika pejabat daerah Jakarta mengklaim kemajuan tersebut karena hasil kerja para pejabat yang sedang berkuasa. Menurutnya seharusnya pejabat dan warga Jakarta mampu memanfaatkan sistem yang sudah berjalan untuk lebih meningkatkan kualitas.
“Kalau sekedar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kontribusi pemerintah Provinsi DKI itu kecil karena Jakarta ini tempat beredarnya 50 persen uang nasional, tempat ditanamnya investasi, tidurpun Gubernur DKI pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi," ungkap Adrinov. "Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya adalah bicara soal pembangunan sosial dan pelayanan publik,” jelasnya.
Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Franky Sibarani berharap, antusiasme warga Jakarta memilih calon Gubernur dapat membawa perubahan terhadap kota Jakarta. Kemacetan lalu litas dinilainya sangat menganggu pergerakan ekonomi sehingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jakarta, dan otomatis juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Masyarakat sebetulnya lebih memiliki banyak pilihan karena enam kandidat ini menurut saya yang terbaik dan masing-masing punya keunggulan yang sangat spesifik sehingga para pemilih tentunya golput akan lebih sedikit pada pilkada sekarang,” kata Franky Sibarani.
Presiden Pedagang Kaki Lima Indonesia atau PKLI, Hermansyah berharap persoalan premanisme menjadi perhatian Gubernur DKI terpilih nanti. “Kalau sampai pemerintah ini bisa memberikan perlindungan, memberikan kebijakan sehingga mereka tidak diganggu dalam berusaha, mungkin retribusi bisa dikumpulkan," kata Hermansyah.
"Kalau umpamanya pedagang kali lima itu dikelola oleh preman, kita hanya mengimbau, ini lho sudah ada wadah. Kita (bisa) rekrut mereka, kita tidak mengganggu kegiatan mereka dan apa yang mereka lakukan selama ini,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago, sikap kritis masyarakat Jakarta jauh di bawah masyarakat di daerah lain, sehingga persoalan di Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun.
Andrinov Chaniago kepada VOA di Jakarta, Kamis (12/7) mengatakan banyak hal yang harus segera dibenahi di Jakarta namun persoalan-persoalan tersebut tidak banyak dipahami warganya. Padahal persoalan yang terabaikan selama ini justru merupakan akar dari lambatnya kemajuan berbagai hal yang seharusnya sudah berhasil dicapai Jakarta.
“Masalahnya untuk warga Jakarta, sebetulnya dia (mereka) tidak tahu apa yang dibutuhkan dari pemerintahan ini, perbaikan apa yang diperlukan. Kesadaran warga Jakarta terhadap masalah-masalah kebijakan-kebijakan publik yang harus disediakan oleh Pemprov DKI itu sangat rendah," kata Andrinov.
"Yang diperlukan jelas birokrasi, efisiensi anggaran, akuntabilitas, bahwa yang sering di ulang-ulang soal banjir, macet, kumuh, sampah itu kan masalah dipermukaan, bisa diselesaikan dengan optimal kalau anggaran bisa dikelola dengan baik, birokrasi berjalan dengan efisien,” lanjutnya.
Andrinov Chaniago mengingatkan, sistem perekonomian di Jakarta sudah berjalan dengan baik sehingga tidak dibenarkan jika pejabat daerah Jakarta mengklaim kemajuan tersebut karena hasil kerja para pejabat yang sedang berkuasa. Menurutnya seharusnya pejabat dan warga Jakarta mampu memanfaatkan sistem yang sudah berjalan untuk lebih meningkatkan kualitas.
“Kalau sekedar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kontribusi pemerintah Provinsi DKI itu kecil karena Jakarta ini tempat beredarnya 50 persen uang nasional, tempat ditanamnya investasi, tidurpun Gubernur DKI pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi," ungkap Adrinov. "Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya adalah bicara soal pembangunan sosial dan pelayanan publik,” jelasnya.
Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Franky Sibarani berharap, antusiasme warga Jakarta memilih calon Gubernur dapat membawa perubahan terhadap kota Jakarta. Kemacetan lalu litas dinilainya sangat menganggu pergerakan ekonomi sehingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jakarta, dan otomatis juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Masyarakat sebetulnya lebih memiliki banyak pilihan karena enam kandidat ini menurut saya yang terbaik dan masing-masing punya keunggulan yang sangat spesifik sehingga para pemilih tentunya golput akan lebih sedikit pada pilkada sekarang,” kata Franky Sibarani.
Presiden Pedagang Kaki Lima Indonesia atau PKLI, Hermansyah berharap persoalan premanisme menjadi perhatian Gubernur DKI terpilih nanti. “Kalau sampai pemerintah ini bisa memberikan perlindungan, memberikan kebijakan sehingga mereka tidak diganggu dalam berusaha, mungkin retribusi bisa dikumpulkan," kata Hermansyah.
"Kalau umpamanya pedagang kali lima itu dikelola oleh preman, kita hanya mengimbau, ini lho sudah ada wadah. Kita (bisa) rekrut mereka, kita tidak mengganggu kegiatan mereka dan apa yang mereka lakukan selama ini,” tambahnya.
