Thailand sedang mempersiapkan finalisasi pemilu pertama hari Minggu (24/3), yang pertama sejak kudeta militer tahun 2014.
Menurut Aim Sinpeng, asisten profesor Departemen Hubungan Internasional dan Pemerintah di Universitas Sydney, 75 persen dari hampir 52 juta warga Thailand yang memiliki hak pilih diperkirakan akan memberikan suara mereka. “Jumlah pemilih yang memberikan suara di Thailand umumnya besar,” ujarnya.
Menurut PBS Thailand, dari 2,6 juta pemilih yang terdaftar untuk memberikan suara lebih dulu pada 17 Maret lalu, 86,98 persen benar-benar datang ke TPS. Ini menunjukkan besarnya minat warga untuk mensukseskan pemilu. KPU melaporkan hanya ada sedikit kegugupan dalam proses pemberian suara pemilu awal itu, yang pertama dalam delapan tahun.
Pemerintahan militer pimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha telah berulangkali menangguhkan pelaksanaan pemilu. Pemilu sedianya dilangsungkan tahun 2015, setahun setelah kudeta militer. Tak heran jika harapan dan aspirasi warga dan masyarakat kini membludak, ujar Chris Baker, sejarawan yang ikut membantu menulis buku “A History of Thailand” bersama Pasuk Phongpaichit.
Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan posisinya tidak tertandingi ketika pemilu pertama sejak tahun 2011 diadakan hari Minggu.
Prayut mengatakan jika ia menang, pemilih akan mengembalikan negara yang dipimpin junta militernya itu ke "demokrasi."
Ancaman terbesar Prayut tetaplah keluarga Shinawatra yang diasingkan dan apakah ia bisa meraih cukup dukungan lintas partai untuk memberi kesan kepemimpinannya sah.
Seperti dikatakan Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di Amerika baru-baru ini, "Kerajaan itu tampaknya tidak mungkin mengatasi ketegangan politik, apapun hasil pemilu." Sebaliknya, politik Thailand tampaknya ditakdirkan terus tidak stabil, meskipun bentuk ketidakstabilan mungkin berbeda, tergantung pada hasil pemilu." [em/ka]
