Konflik diperkirakan meningkat di Washington pekan ini terkait pengungkapan laporan jaksa penyidik khusus Robert Mueller mengenai Rusia dan akses para legislator ke laporan pajak federal Presiden Donald Trump. Menurut laporan wartawan VOA Michael Bowman, fraksi Demokrat menuntut kedua hal tersebut diungkapkan dan ini menghadapi perlawanan dari fraksi Republik maupun para pengacara presiden.
Jaksa Agung William Barr diperkirakan akan melansir laporan jaksa penyidik khusus Robert Mueller yang telah banyak disensor. Menurut Barr, laporan itu tidak mendapati adanya kolusi antara Moskow dan kampanye kepresidenan Donald Trump pada tahun 2016. Laporan itu juga bersikap netral mengenai apakah presiden menghalangi proses hukum. Fraksi Demokrat tidak puas dengan hal tersebut.
Senator Demokrat Mark Warner mengemukakan, “Yang kita bicarakan di sini adalah mengenai transparansi dasar. Mari kita pastikan laporan lengkap Mueller dirilis ke Kongres, termasuk dokumen-dokumen dan data intelijen yang melandasinya. Dan kemudian, mari kita pastikan bahwa rakyat Amerika melihat sebanyak mungkin laporan ini dan sesegera mungkin.”
Sementara itu anggota DPR dari fraksi Demokrat Pramila Jayapal dalam acara televisi ABC This Week menyatakan, “Kami belum melihat laporan Mueller. Kami baru melihat laporan Barr. Jadi kami akan bersikap tegas dalam hal ini. Kami akan berusaha keras.”
Yang semakin memanaskan suasana adalah laporan pers bahwa anggota-anggota tim Mueller meyakini Barr mengecilkan informasi merugikan yang dikumpulkan dalam penyelidikan itu mengenai lingkaran dalam Trump. Kesimpulan mengenai investigasi itu dimuat dalam ringkasan awal Barr sepanjang empat halaman.
Trump sendiri telah menyatakan bahwa laporan itu harus diungkapkan kepada publik. Tetapi tidak ada yang berhak menentukan itu selain jaksa agung, kata tim hukum presiden.
Jay Sekulow, pengacara Trump, dalam ABC This Week menegaskan,“Jaksa agung, menurut peraturan, membuat keputusan mengenai apa yang dirilis, bagaimana itu dirilis … Ada proses yang berjalan. Saya pikir ini berlangsung cepat.”
Sementara itu di Capitol Hill, para anggota fraksi Republik ingin mengetahui apa yang mula-mula memicu pengawasan federal mengenai kampanye Trump, suatu proses yang dimulai pada masa pemerintahan mantan presiden Obama.
Senator Rand Paul dari fraksi Republik mengatakan, “Apa yang kita juga perlu ketahui adalah bagaimana ini bermula, karena saya pikir penting sekali bagi kita untuk tidak mengubah negara kita menjadi terlibat argumen tak ada habis-habisnya, di mana setiap pemerintahan berikutnya berusaha menggunakan aparat pemerintah untuk menyelidiki presiden sebelumnya.”
Pada waktu bersamaan, mayoritas anggota Demokrat di DPR menuntut akses ke laporan pajak federal Trump.
Satu di antaranya adalah Dan Kildee, yang dalam acara ABC This Week mengatakan, “Khususnya dalam kasus ini, di mana kita memiliki seorang presiden yang bukan hanya memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi juga mengambil keputusan yang tidak biasa untuk mengontrol kekayaan itu. Ada pertanyaan nyata seperti apakah kepentingan finansial pribadi presiden berdampak pada pengambilan keputusannya untuk publik.”
Trump adalah presiden pertama dalam era modern yang menolak mengungkapkan laporan pajaknya. Fraksi Republik menyatakan bahwa Trump tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan hal itu, dan menuduh Demokrat memiliki motivasi politik partisan.
“Ini dimotivasi oleh ketidaksukaan Demokrat yang intens terhadap presiden ini. Ini dimotivasi oleh perasaan frustrasi mereka atas kekalahan dalam pemilu 2016 yang mereka pikir akan mereka menangkan dengan mudah. Ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggunakan seluruh sumberdaya di pihak mereka untuk mencari sesuatu, apapun yang dapat menjatuhkan presiden ini,” jelas Senator Chuck Grassley dari fraksi Republik.
Upaya mengungkapkan kedua hal tersebut kemungkinan besar akan berlangsung di pengadilan, dan mungkin akan mencapai Mahkamah Agung. [uh]
