Yunani dan para mitranya di Eropa telah mencapai kesepakatan dana talangan ketiga setelah sebuah sesi pertemuan maraton.
Presiden Uni Eropa Donald Tusk mengatakan hari Senin (13/7) dari Brussels bahwa kesepakatan mufakat itu dicapai setelah pembicaraan 17 jam.
Yunani setuju atas serangkaian reformasi keras untuk menerima pinjaman hampir US$100 miliar yang sangat dibutuhkan.
Sebelumnya, kantor berita Perancis mengutip sebuah sumber yang tidak disebut namanya yang mengatakan bahwa perjanjian "kompromis" sedang dibahas oleh Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Perancis Francois Hollande dan Tusk.
Laporan-laporan sebelumnya mengatakan bahwa sebelum sebuah perjanjian dapat dicapai, harus ada persetujuan dulu mengenai keterlibatan Dana Moneter Internasional (IMF) di masa yang akan datang dalam program dana talangan Yunani, dan sebuah prosposal bahwa Yunani harus mengalokasikan aset-aset senilai $56 miliar untuk privatisasi.
Sebagai bagian dari pakta tersebut, Yunani telah menyingkirkan resistensi terhadap peran penuh IMF dalam dana talangan miliaran dolar yang diusulkan tersebut.
Perdana Menteri Tsipras sekarang harus meyakinkan parlemen Yunani untuk menyetujui kesepakatan itu hari Rabu, termasuk reformasi rencana pajak dan dana pensiun yang akan berimbas besar pada rakyat Yunani. Jika parlemen menyetujui pakta tersebut, Tsipras harus meyakinkan ke-18 mitra Eropanya untuk mencairkan dana pinjaman (bridging fund) untuk menghindari kebangkrutan negara.
Tusk mengatakan Senin bahwa pakta baru itu memiliki "syarat-syarat ketat" namun juga membawa Yunani "ke jalurnya kembali dengan mitra-mitra Eropanya." Ia mengatakan bahwa perjanjian baru "mengembalikan kepercayaan di antara mitra-mitra Eropa."
Merkel mengatakan "persyaratan ketat telah diberlakukan" dalam persetujuan tersebut, namun "manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya."
Pemimpin Jerman itu mengatakan "pembangunan kapasitas" untuk pemerintah Yunani diperlukan, menambahkan bahwa "adalah penting untuk memperkuat pemerintah (Yunani) melalui modernisasi pemerintahannya."
