Sidang Paripurna MPR yang dihadir 680 anggotaa DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR periode 2014-2019. Sementara Mahyudin (Golkar), E E Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta, perwakilan dari DPD sebagai wakil ketua MPR.
Penentuan pimpinan MPR ini dilakukan melalui voting. Ada dua paket yang diajukan dalam rapat itu.
Paket A, yang diusung Koalisi Indonesia Hebat, mencalonkan Oesman Sapta sebagai ketua MPR. Sementara empat calon wakil ketua MPR yaitu, Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrowi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).
Sedangkan Paket B, yang diusung oleh Koalisi Merah Putih, mengusung Zulkifli Hasan (PAN) sebagai ketua MPR, bersama empat calon wakil ketua, yaitu Mahyudin (Golkar), E E Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta, perwakilan dari DPD.
Dalam voting, seluruh anggota fraksi dan DPD dipanggil satu per satu untuk memberikan suara dalam pemilihan paket pimpinan MPR.
Pimpinan Rapat Paripurna Maimanah Umar mengatakan hasil pemungutan suara calon pimpinan MPR periode 2014-2019 dimenangkan oleh paket B. Paket B yang diusung oleh Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara, sementara paket A yang diusung Koalisi Partai pendukung Jokowi JK memperoleh 330 suara. Satu suara lainnya abstain.
Maimanah Umar mengatakan, "Dengan mengucapkan Bismillah pimpinan MPR periode 2014-2019 dengan komposisi Ketua MPR Zulkifli Hasan dan wakil ketua MPR Mahyudin, EE. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang, kami tetapkan dan syahkan."
Usai penetapan, Zulkifli Hasan langsung dilantik sebagai Ketua MPR dan EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Mahyudin, Oesman Sapta Odang dilantik sebagai wakil Ketua MPR.
Proses pemilihan pimpinan ketua MPR kali ini memang berlangsung cukup lama. Rapat yang dimulai sejak Selasa (7/10) pagi baru selesai pada Rabu pagi.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan akan bekerja maksimal. MPR lanjutnya harus mengawal Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
MPR sebagai lembaga tinggi tambahnya harus membangun agar DPR dan DPD dapat bekerja secara harmonis untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Tentulan MPR sebagai lembaga yang amat teramat penting untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tungal Ika, NKRI yang bagi kita harga mati. Suara-suara DPR yang kurang dioptimalkan maka tugas ketua MPR lah untuk memperkuat itu," demikian pernyataan Zulkifli Hasan.
Pengamat Politik dari Universitas Nasional Alfan Alfian mengungkapkan meskipun jabatan pimpinan MPR dikuasai oleh Partai-partai Koalisi Merah Putih, pemakzulan yang dikhawatirkan Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi-JK sulit terjadi.
Menurutnya, yang saat ini penting dilakukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK adalah melakukan komunikasi politik.
"Kalau Bapak Jokowi-JK memang tidak melakukan tindak kekerasan dan kejahatan luar biasa, (pemakzulan) itu tidak akan terjadi," kata Alfan Alfian.
