Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP
Your browser doesn’t support HTML5
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama meminta Dewan Perwakilan Rakyat DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mereka menilai RUU KUHP memiliki semangat membatasi daripada menjamin kemerdekaan beragama.