Pengacara Taipan Media Hong Kong Minta Bertemu PM Inggris

  • Associated Press

Jimmy Lai (Li Zhiying), pendiri Next Media Group di Hong Kong. (Voice of America /Tang Huiyun)

Tim pengacara Jimmy Lai telah meminta pertemuan mendesak dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Perwakilan hukum taipan media sekaligus aktivis prodemokrasi Hong Kong yang dipenjara itu mengungkapkan hal tersebut, Selasa (10/1).

Jimmy Lai, pendiri surat kabar Apple Daily berusia 75 tahun, ditangkap pada tahun 2020 sewaktu berlangsung tindakan keras terhadap gerakan prodemokrasi kota itu. Ia menghadapi tuduhan kolusi berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah.

Bulan lalu, tim pengacaranya meminta pemerintah Inggris agar mengambil tindakan segera untuk menjamin pembebasan Lai menjelang persidangannya terkait undang-undang keamanan nasional setelah ia dijatuhi hukuman lima tahun sembilan bulan penjara atas tuduhan penipuan terkait dengan pelanggaran perjanjian sewa. Permintaan pertemuan tersebut merupakan upaya terbaru tim hukumnya untuk mendesak pemerintah Inggris agar turun tangan menangani kasus Lai, yang berkewarganegaraan ganda Hong Kong dan Inggris.

Caoilfhionn Gallagher, ketua tim pengacara, mengatakan putra Lai berada di London pekan ini untuk meminta para pejabat Inggris melindungi ayahnya.

"Ia dikenai berbagai tuntutan hukum. Semuanya dirancang untuk membungkam dan mendiskreditkannya dan mengirim pesan yang jelas kepada orang lain bahwa mereka tidak boleh berani mengkritik otoritas China atau Hong Kong," katanya dalam sebuah pernyataan email balasan ke Associated Press.

BACA JUGA: Pengadilan Mogul Media Hong Kong Ditangguhkan Hingga 2023

Lai dituduh bersekongkol dengan sejumlah pihak untuk menyerukan pengenaan sanksi atau blokade, atau terlibat dalam kegiatan bermusuhan dengan Hong Kong atau China. Ia juga menghadapi dakwaan kolusi dengan kekuatan asing yang membahayakan keamanan nasional, dan dakwaan hasutan terpisah di bawah undang-undang era kolonial yang semakin sering digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Persidangannya, yang awalnya dijadwalkan akan dimulai bulan lalu, ditunda hingga September setelah pemimpin Hong Kong meminta Beijing untuk membuat keputusan yang secara efektif dapat menghalangi Lai untuk menyewa pengacara berpengalaman Inggris, Timothy Owen, untuk mewakilinya.

Inggris, bersama dengan negara-negara Barat lainnya, mengkritik tindakan keras China terhadap kebebasan politik di Hong Kong, yang diserahkan dari Inggris ke China pada tahun 1997 dengan janji bahwa Beijing akan untuk menjaga kebebasan gaya Barat di wilayah itu berdasarkan kerangka “satu negara, dua sistem''. [ab/uh]