Amerika menyerukan agar Mauritania kembali ke pemerintahan konstitusional, setelah para jenderal menggulingkan Presiden Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya.
Dalam brifing hari Rabu, jurubicara Departemen Luar Negeri Thomas Casey mengatakan, situasi di ibukota Mauritania, Nouakchott belum jelas, dan kedutaan besar Amerika di sana memantau keadaan.
Sebuah kelompok yang menyebut dirinya Dewan Militer Bagi Keadilan dan Demokrasi mengumumkan pergantian kekuasaan hari Rabu melalui media pemerintah. Dewan itu mengatakan, akan memerintah Mauritania selama dua tahun, sementara menciptakan yang disebut demokrasi yang transparan dan terbuka. Kelompok itu membenarkan tindakannya dengan mengatakan, pihaknya ingin mengakhiri praktek-praktek totaliterisme pemerintah Taya.
Ratusan orang turun ke jalan di ibukota, Nouakchott, untuk merayakan berakhirnya kekuasaan Presiden Taya yang berlangsung selama 20 tahun. Namun PBB dan Uni Afrika mengutuk kudeta itu, yang berlangsung selagi Presiden Taya berada di luar negeri.