Afsel, Vatikan, Qatar akan Mediasi Kepulangan Anak-anak Ukraina dari Rusia

Anak-anak bergerak menuju basemen gedung sekolah mereka saat peringatan bahaya dibunyikan di Zaporizhzhia, Ukraina, pada 3 September 2024. (Foto: AP/Evgeniy Maloletka)

Afrika Selatan dan Vatikan bergabung dengan Qatar dalam sebuah konferensi di Montreal, Kanada, pada Kamis (31/10), dalam upaya menawarkan diri untuk menengahi dan memfasilitasi kembalinya sekitar 20.000 anak-anak Ukraina dari Rusia.

"Konferensi Tingkat Menteri tentang Dimensi Manusia dalam Formula Perdamaian Ukraina" mempertemukan perwakilan dari 70 negara.

“Anak-anak, warga sipil, dan tawanan perang harus diizinkan pulang,” kata Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly saat mengumumkan kesepakatan para delegasi tersebut mengenai langkah-langkah untuk “memulangkan anak-anak ini.”

Qatar, Afrika Selatan dan Vatikan, katanya, akan bertindak sebagai perantara untuk mendukung dan merundingkan pemulangan anak-anak tersebut. Lithuania dan Qatar akan bertindak sebagai negara transit.

Uni Emirat Arab juga menawarkan bantuan untuk memediasi pertukaran tawanan perang Rusia dan Ukraina.

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengatakan dia “senang bahwa kami menetapkan jaringan mitra untuk mempercepat proses” repatriasi ini.

BACA JUGA: Menlu AS: Pasukan Korut akan Dikerahkan untuk Lawan Pasukan Ukraina dalam Beberapa Hari Mendatang

“Saya senang bisa kembali ke Kyiv dengan hasil nyata yang ditunggu-tunggu oleh banyak keluarga Ukraina,” ujarnya.

“Pada saat kita melihat bahwa hukum humaniter internasional, tidak memberikan perlindungan, perlindungan penuh, upaya bersama dan kepemimpinan dalam konferensi ini menunjukkan bahwa kita dapat mencapai hasil.”

Sejak Juli 2023, Qatar telah memastikan kepulangan puluhan anak Ukraina yang telah dipindahkan ke Rusia dan wilayah pendudukan sejak dimulainya invasi pada Februari 2022.

Kyiv telah menuntut pemulangan hampir 20.000 anak di bawah umur dari Rusia – sebuah angka yang dinilai terlalu rendah oleh banyak pengamat.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Maret 2023 terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak, Maria Lvova-Belova, atas kejahatan perang berupa “deportasi ilegal.”

Tuduhan tersebut telah berulang kali dibantah oleh pihak berwenang Rusia, yang mengklaim telah melindungi anak-anak dari pertempuran dan mengatakan mereka siap mengembalikan anak-anak tersebut ke kerabat mereka di Ukraina jika mereka memintanya.

Menurut Kyiv, sejauh ini 860 anak telah dipulangkan. [ab/lt]