Para aktivis pro-demokrasi semakin khawatir sehubungan dengan serangkaian tindakan yang diambil pemerintah Hong Kong yang pro-Beijing, termasuk di antaranya melarang Partai Nasional Hong Kong yang prokemerdekaan dengan alasan keamanan nasional, menolak perpanjangan visa seorang wartawan Barat yang menjadi penyelenggara sebuah forum bersama dengan ketua partai itu, dan melarang para kandidat prodemokrasi mencalonkan diri dalam pemilu lokal.
Beberapa aktivis pro-kemerdekaan termasuk di antara para pengunjuk rasa yang ambil bagian dalam pawai hari Selasa. Gerakan pro-demokrasi Hong Kong yang digerakkan generasi muda ini muncul dari gerakan prodemokrasi “Revolusi Payung’ pada tahun 2014 yang menuntut pemilu sepenuhnya bebas.
Hong Kong menikmati sejumlah kebebasan di bawah kebijakan “satu negara, dua sistem” yang ditetapkan sewaktu Inggris melepaskan kontrol atas wilayah tersebut pada tahun 1997, termasuk hak untuk berkumpul dan kebebasan berbicara. [uh]