Aliansi yang dipimpin partai progresif Thailand, Bergerak Maju, berharap untuk merancang konstitusi baru, mengakhiri monopoli dan mengizinkan pernikahan sesama jenis, di antara beberapa targetnya. Hal tersebut dimuat dalam sebuah rancangan tujuan yang tidak menyebut-nyebut tentang UU yang menimbulkan perpecahan mengenai penghinaan terhadap kerajaan.
Partai-partai oposisi, Bergerak Maju dan Pheu Thai, mendominasi pemilu pekan lalu. Kedua partai itu mengalahkan dengan telak partai-partai konservatif yang didukung oleh militer, pendukung kerajaan yang telah menguasai pemerintahan sejak kudeta 2014.
Kedua partai itu berupaya membentuk pemerintah koalisi dengan enam partai lainnya, semuanya akan menandatangani kesepakatan mengenai tujuan bersama pada Senin. Reuters dapat meninjau rancangan kesepakatan itu.
Penandatangan akan berlangsung pada peringatan sembilan tahun kudeta militer terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis yang kemudian mengantarkannya pada fase pemerintahan militer. Pemerintahan inilah yang ingin diakhiri oleh para pemenang pemilu 14 Mei lalu.
Bergerak Maju menjadi pemenang pemilu yang mengejutkan. Partai ini meraih kursi terbanyak dengan dukungan para pemilih muda yang bersemangat oleh agenda yang membuat partai tersebut berselisih dengan sejumlah kepentingan dan institusi bisnis besar yang konservatif, di antaranya rencana untuk mengamendemen UU lese-majeste yang menghukum mereka yang dianggap menghina monarki dengan masa hukuman penjara yang lama.
Para anggota aliansi lainnya telah menyatakan keraguan soal mencampuri UU tersebut.
Ketika ditanya mengenai daftar awal proposal yang disusun oleh Bergerak Maju dan diedarkan di kalangan calon anggota koalisi, pejabat senior partai itu Bencha Saengchantra mengatakan para anggota aliansi menyetujui 80% hingga 90% rencana itu “tetapi ini masih dapat disesuaikan.”
Jumat lalu, Bergerak Maju mengatakan lese-majeste akan dimuat dalam rencana tersebut hanya jika kedelapan partai aliansi mendukungnya. Bencha menegaskan Bergerak Maju akan mengupayakan amendemen di parlemen secara independen.
BACA JUGA: Kandidat Pro-Demokrasi Thailand Hadapi Ancaman DiskualifikasiRancangan itu memuat sebagian besar kebijakan unggulan Bergerak Maju, seperti desakan untuk mendesentralisasi kekuasaan dan anggaran serta untuk “membatalkan monopoli dan mendukung persaingan yang adil dalam perdagangan di semua industri.”
Rancangan in juga menarget militer, menyerukan diakhirinya wajib militer dan reformasi angkatan bersenjata serta sistem peradilan dan pegawai negeri, “sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan penekanan pada transparansi, kemutakhiran, keefektifan dan memprioritaskan kepentingan umum.”
Militer Thailand telah melancarkan 13 kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932. Konfrontasi antara para jenderal dan politisi sipil serta aktivitas telah menjadi pusat ketidakstabilan berulang kali selama bertahun-tahun. [uh/lt]