Dua senator Amerika Serikat (AS) sedang mendorong amandemen rancangan undang-undang (RUU) untuk melacak investasi AS di China, sementara Gedung Putih bekerja untuk menyelesaikan tindakan yang telah lama ditunggu-tunggu yang juga akan membatasi investasi AS di sektor-sektor tertentu yang menjadi target utama.
Undang-Undang Transparansi Investasi (AS) Keluar, yang diajukan Kamis (13/7) malam sebagai amandemen RUU pertahanan, adalah undang-undang bipartisan terbaru yang diperkenalkan oleh Senator Demokrat Bob Casey dan John Cornyn dari Partai Republik yang bertujuan mengatasi risiko investasi AS masuk ke musuh asing seperti China.
Tidak seperti versi gagal yang diperkenalkan para senator pada 2021, tindakan terbaru memerlukan pemberitahuan tentang beberapa investasi keluar, daripada peninjauan atau larangan kesepakatan tertentu, dan menargetkan lebih sedikit sektor industri.
"Mengenai keamanan nasional dan ekonomi, kami membutuhkan wawasan yang lebih luas tentang kemampuan teknologi penting negara mana yang telah dipindahkan ke luar negeri dan dalam skala apa," kata Casey dalam sebuah pernyataan.
BACA JUGA: Komisi DPR AS: China Gunakan Praktik Bisnis "Koersif" untuk Raih Dominasi EkonomiSementara itu, pemerintahan Biden juga sedang menyelesaikan perintah eksekutif yang akan membatasi investasi tertentu di sektor-sektor termasuk semikonduktor canggih, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan.
Seorang pejabat administrasi senior, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan targetnya adalah untuk menyelesaikan tinjauan hukum dan lainnya dari perintah investasi keluar sebelum libur Hari Buruh AS (4 September 2023 mendatang, red).
Gedung Putih tidak berkomentar.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada Minggu (9/7) lalu, pada akhir perjalanan empat hari ke China, bahwa dia telah berbicara dengan mitranya di China tentang proposal yang diusulkan dan mengatakan bahwa setiap pembatasan investasi akan "sangat ditargetkan, dan diarahkan dengan jelas, dibatasi hanya di beberapa sektor, di mana kami (AS) memiliki masalah keamanan nasional tertentu."
Yellen mengatakan perintah eksekutif itu akan diberlakukan secara transparan, melalui proses pembuatan aturan yang akan memungkinkan masukan publik.
Reuters melaporkan pada Februari bahwa proposal yang diusulkan kemungkinan akan melacak pembatasan cip kecerdasan buatan, alat pembuat chip dan superkomputer, di antara teknologi lainnya, yang diberlakukan pada ekspor ke China pada Oktober. Perintah tersebut, yang telah berulang kali ditunda, diharapkan juga memerlukan pemberitahuan untuk sejumlah besar transaksi.
Sementara, legislasi yang diusulkan para senator diajukan sebagai amandemen terhadap RUU Otorisasi Pertahanan Nasional tahunan.
Pada Jumat (14/7), DPR AS mengesahkan versi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA). Peluangnya menjadi undang-undang tidak pasti setelah Partai Republik menambahkan serangkaian amandemen terkait kultur konservatif.
Perdebatan di Senat tentang versi RUU yang harus disahkan akan dimulai pada Selasa (18/7). Kedua majelis Kongres harus mencapai kesepakatan tentang versi final sebelum dapat diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk menyetujui atau memveto RUU tersebut. [pp/ft]