Para analis mengharapkan, Presiden terpilih Joe Biden mengambil sikap yang lebih keras tentang masalah hak asasi manusia terutama di kawasan Teluk Persia, meninjau kembali penjualan senjata ke Arab Saudi, dan mendorong lebih keras untuk mengakhiri perang di Yaman.
Analis politik Yordania, Amer Al Sabaileh mengatakan masalah utama untuk Timur Tengah adalah proses normalisasi yang dimulai Washington antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Namun ia mengatakan, Biden akan berbuat lebih banyak untuk membawa Palestina ikut serta.
“Siapapun presidennya tidak akan mengambil risiko kehilangan manfaat pencapaian perdamaian (yang telah diwujudkan Trump) itu. Biden akan berupaya melibatkan lebih banyak orang Palestina, mencoba membentuk kembali apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini' setidaknya dengan cara yang meyakinkan dan lebih diplomatis, tentang bagaimana menyatukan Israel dan Palestina," jelasnya.
Normalisasi hubungan telah didasarkan pada Israel dan kekhawatiran di antara negara-negara Teluk Persia atas pertumbuhan militerisme Iran di wilayah itu. Profesor David Romano dari Missouri State University juga mengatakan kepada surat kabar Arab News di Arab Saudi bahwa "Iran adalah masalah penting dalam memahami banyak pengalaman buruk dunia Arab yang dirasakan semasa pemerintahan Obama.
Negara-negara Teluk Arab kesal karena dikecualikan dari musyawarah kesepakatan nuklir 2015 untuk menekan Iran, negara tetangga yang agresif. Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral pada 2018 dan menjatuhkan sanksi-sanksi keras pada Teheran.
“Jadi, negara-negara Teluk dan Israel bersatu karena mereka mempunyai satu musuh utama yang sama, yaitu Iran. Biden mungkin tetapi tidak harus segera memikirkan bagaimana memanfaatkan situasi saat ini di Iran untuk memperoleh lebih banyak warisan diplomatik dari kesepakatan nuklir," imbuh Amer Al Sabaileh.
Ariane Tabatabai, pakar Timur Tengah di German Marshall Fund mengatakan kepada surat kabar The National di Dubai, bahwa Biden "akan berusaha membangun kembali kesepakatan internasional tentang Iran dan bekerja dengan sekutu AS." Namun ia mengatakan, Iran mungkin tidak bersedia menanggapi perilakunya di kawasan itu sebagai bagian dari kesepakatan nuklir apa pun. [ps/lt]