Sejumlah anggota DPR dari Partai Republik telah merilis laporan awal penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi keadilan dalam urusan keuangan putranya, Hunter Biden, dan sejawat keluarganya.
Penyelidikan yang dilakukan Partai Republik selama hampir setahun tidak menunjukkan adanya dugaan tindakan kriminal yang dilakukan oleh presiden Biden. Sebaliknya, laporan setebal hampir 300 halaman yang dirilis pada hari Senin (19/8), hari pembukaan Konvensi Nasional Partai Demokrat, mencakup hal-hal yang lazim, dengan menyatakan bahwa keluarga Biden memanfaatkan nama kelurga dalam bisnis-bisnis mereka dengan cara yang korup sehingga memenuhi persyaratan Konstitusi bagi pemakzulan.
Karena Biden tidak lagi mencalonkan diri, langkah selanjutnya menjadi sangat tidak pasti. Para anggota DPR dari Partai Republik yang merilis laporan tersebut tidak mendapat dukungan dari jajaran mereka sendiri untuk benar-benar bisa memakzulkan presiden. Upaya itu bahkan sangat tidak mungkin terjadi di Senat.
Banyak anggota Partai Republik lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, dengan menggelar beberapa penyelidikan.
Gedung Putih telah menyebut penyelidikan pemakzulan di DPR sebagai sebuah "aksi mengada-ada" dan mendorong para anggota DPR dari Partai Republik untuk melupakannya.
“Seluruh tindakan korup yang terungkap oleh Komisi sangatlah mengerikan,” tulis panel Pengawasan dan Akuntabilitas, Kehakiman, dan Cara & Sarana DPR yang memimpin penyelidikan tersebut.
Laporan tersebut mengatakan bahwa “penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Presiden sudah jelas: sehingga pemakzulan harus dilakukan oleh DPR dan Senat.”
BACA JUGA: DPR Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Presiden BidenPara anggota Partai Republik telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di DPR dengan fokus yang berlebihan pada Biden dan bisnis keluarganya. Aksi mereka ini didorong oleh Donald Trump yang semasa menjabat presiden pernah dua kali berusaha dimakzulkan, dan kini berusaha kembali ke Gedung Putih.
Penyelidikan pemakzulan telah menjadi landasan upaya Partai Republik di DPR, yang diluncurkan oleh mantan ketua Kevin McCarthy tak lama sebelum ia dicopot dari kepemimpinannya dan diresmikan pada bulan Desember di bawah ketua baru Mike Johnson. Partai Republik sedang menyelidiki banyak aspek keuangan keluarga Biden sejak tahun 2009 ketika dia menjadi wakil presiden Barack Obama.
Melalui catatan bank, wawancara dengan sekitar 30 saksi, laporan pelapor (whistleblower) dan jutaan dokumen, anggota DPR dari Partai Republik menuduh Hunter Biden dan rekan-rekannya melakukan praktik selama bertahun-tahun untuk meminta kesepakatan bisnis asing dengan memanfaatkan kedekatan keluarga tersebut dengan kekuasaan di Washington.
Sebagian besar fokus laporan ini bukan pada masa jabatan Biden sebagai presiden, namun pada tahun-tahun ketika keluarga Biden berada dalam kekacauan setelah kematian putra sulungnya, Beau, pada tahun 2015, dan ketika Biden menolak mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016.
Hunter Biden telah mengakui adanya kecanduan serius terhadap narkoba pada tahun-tahun tersebut. Dia dinyatakan bersalah pada bulan Juni atas tuduhan kejahatan kepemilikan senjata dan akan diadili bulan depan atas tuduhan pajak federal.
Untuk mengaitkan Biden dengan tindakan putranya, Partai Republik mengandalkan serangkaian pembicaraan telepon dan kunjungan pertemuan makan malam yang dilakukan Joe Biden saat Hunter sedang menjalankan bisnis. Kadang-kadang, Hunter menempatkan ayahnya di speaker ponsel untuk bisa didengar tamu-tamunyanya saat ayah dan anak tersebut berbasa-basi.
Keluarga Biden terkenal sebagai keluarga yang sangat erat dan mengakui bahwa mereka berbicara satu sama lain hampir setiap hari, termasuk pada saat ini, sewaktu sang ayah yang memeriksa kondisi kesehatan putranya.
Dalam pernyataan tertutupnya kepada penyelidik DPR, Hunter Biden menegaskan dia tidak melibatkan ayahnya dalam bisnis-bisnisnya.
Secara keseluruhan, anggota DPR dari Partai Republik menuduh keluarga Biden dan rekan-rekannya menerima pembayaran bisnis sekitar $27 juta dari mitra atau klien di Rusia, Tiongkok, dan negara-negara lain. Mereka menuduh adanya pinjaman tambahan sebesar $8 juta, termasuk beberapa dari donatur Hunter Biden, Kevin Morris, seorang pengacara Hollywood, dan mempertanyakan pembelian karya seni putranya.
BACA JUGA: James Biden: Joe Biden Tak Terlibat Urusan Bisnis KeluargaLaporan tersebut mengatakan “tidak dapat dibayangkan” bahwa Presiden Biden tidak memahami apa yang sedang terjadi. “Presiden Biden berpartisipasi dalam konspirasi untuk memonetisasi jabatannya yang dipercaya publik untuk memperkaya keluarganya,” klaim laporan itu.
Biden sendiri menolak permintaan bersaksi di depan DPR.
Laporan tersebut juga menuduh Biden menghalangi keadilan dalam penyelidikan tersebut, dan meninjau kembali keluhan yang telah disampaikan sebelumnya tentang cara Departemen Kehakiman menangani penyelidikan terhadap Hunter Biden. Jaksa Agung Merrick Garland dengan tegas membantah tuduhan tersebut, dan membela departemen tersebut dari klaim adanya pengaruh politik.
Laporan ini sangat berfokus pada apa yang telah lama dituduhkan oleh Partai Republik sebagai pola investigasi yang berjalan lambat dan menunda tindakan penegakan hukum demi keuntungan putra presiden tersebut.
Namun laporan tersebut tidak memberikan bukti bahwa Biden terlibat dalam penyelidikan terhadap putranya, yang diluncurkan pada masa kepresidenan Trump dan dipimpin oleh seorang pengacara AS di Delaware yang ditunjuk oleh Trump. [ab/lt]