Para anggota legislatif Somalia telah mengajukan mosi ke parlemen untuk memberhentikan Presiden Hassan Sheikh Mohamud, menuduhnya menyalahgunakan jabatan, menurut salah seorang pembuat mosi tersebut.
"Kami ingin mengajukan mosi terhadap Presiden Somalia atas tindakannya mengkhianati bangsa, korupsi dan banyak alasan lainnya," kata Mohamed Abdullahi Fadhaye kepada kantor berita Reuters, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ketua parlemen Mohamed Sheikh Osman Jawari mengukuhkan Jumat (14/8) bahwa 93 anggota parlemen telah mengajukan mosi minggu lalu, tapi ia tidak memberikan alasan di balik langkah tersebut.
Negara itu, yang sedang mencoba bangkit kembali setelah dilanda konflik dan kekacauan selama dua dekade, berencana mengadakan pemilihan umum tahun depan, dan Mohamud telah mengatakan dia berkomitmen mengadakan pemilu tepat sebelum masa jabatannya berakhir Agustus 2016.
Berdasarkan konstitusi Somalia, sedikitnya 90 anggota parlemen harus menandatangani mosi untuk bisa diperdebatkan di parlemen. Untuk memberhentikan presiden, perlu dukungan dua pertiga dari ke-275 anggota parlemen untuk menyetujui mosi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Jumat malam, kantor kepresidenan mengatakan Presiden Mohamud mengetahui adanya mosi tersebut dan bahwa pemerintahnya menghormati peran parlemen. Juru bicaranya tidak memberi tanggapan atas komentar tuduhan korupsi.
Negara-negara donor mengeluh bahwa kebijakan pengetatan dana pemerintah pemerintahan Mohamud tidak cukup untuk melawan korupsi dan mengatakan pencurian sumber daya pemerintah yang langka telah membuat frustasi upaya-upaya untuk membangun negara tersebut.
Sebuah skandal korupsi tahun 2013 yang melibatkan pemulangan aset-aset negara Somalia yang dibekukan di luar negeri pada awal perang saudara tahun 1991, telah mempertegang hubungannya dengan para donor.
Mohamud dan pihak-pihak yang dekat dengannya berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran.
Sebuah koalisi partai politik, Forum untuk Persatuan dan Demokrasi mendukung mosi dari anggota parlemen itu.
"Presiden ... telah berperilaku tidak konstitusional, meremehkan integritas dan independensi lembaga-lembaga nasional kita," menurut koalisi itu dalam sebuah pernyataan.
Mohamud menambahkan hari Jumat bahwa anggota parlemen memiliki masalah yang lebih serius dalam debat menjelang pemilu.
"Waktu kita yang terbatas tidak memungkinkan kita untuk terlibat dalam perselisihan dan masalah tidak penting yang melawan kepentingan bangsa kita," kata Mohamud dalam keterangannya.
Kelompok afiliasi al-Qaida, al-Shabab, yang ingin menggulingkan pemerintah yang didukung Barat dan memaksakan interpretasi Islam yang keras di Somalia, telah diusir keluar dari daerah-daerah kekuatannya oleh pasukan Afrika dan Somalia tapi terus meluncurkan serangan bom dan senjata terhadap pejabat, politisi dan lain-lain.