Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, pada Rabu (22/3), mencatat janji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menghidupkan lagi daerah permukiman Israel usai pemungutan suara parlemen yang memicu kecaman keras AS.
Parlemen Israel, atau Knesset, melakukan pemungutan suara pada Selasa (21/3) untuk membatalkan bagian dari sebuah undang-undang yang melarang warga Israel tinggal di area pendudukan Israel di Tepi Barat yang dievakuasi tahun 2005. Pemungutan suara itu memicu seruan Departemen Luar Negeri AS yang menyebut hal itu bersifat “provokatif” dan bertentangan langsung dengan janji-janji yang dibuat Israel kepada AS pada saat itu.
Blinken, yang hadir di hadapan komite Senat AS pada Rabu, menekankan kembali kekhawatiran AS, meski juga tampak tidak terlalu membesar-besarkannya, merujuk pada pernyataan Netanyahu hari Rabu bahwa pemerintahannya tidak akan membangun komunitas baru di area tersebut.
“Pemahaman saya, Perdana Menteri Netanyahu telah mengatakan bahwa mereka – pemerintah (Israel), dan ini undang-undang Knesset – tidak benar-benar berniat memberikan kewenangan yang tampaknya sudah diberikan,” ujar Biden.
Blinken juga menegaskan kembali penolakan AS sebelumnya terhadap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang berhaluan kanan ekstrem, yang mengatakan dalam sebuah pertemuan privat di Paris akhir pekan lalu bahwa rakyat Palestina tidak eksis sebagai sebuah bangsa.
Saat ditanya apakah pernyataan tersebut mencerminkan nilai-nilai AS, Blinken menjawab, “Tidak.”
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, sehari sebelumnya, menyebut pernyataan tersebut “berbahaya” dan “ofensif.”
Senator Chris Van Hollen, sesama anggota Partai Demokrat, meminta tanggapan AS yang lebih tegas terhadap langkah-langkah pemerintahan sayap kanan ekstrem Netanyahu.
“Saya rasa kita tampak lemah ketika kita berulang kali melihat tindakan yang diambil (Israel) yang tidak konsisten dengan posisi kita tanpa konsekuensi sama sekali,” kata Van Hollen.
Ia mengatakan, pernyataan dan tindakan pemerintah Israel yang bertentangan dengan janji yang disampaikan sendiri oleh Netanyahu menimbulkan pertanyaan apakah sang perdana menteri “bermain dua kaki.”
Presiden AS Joe Biden mengupayakan hubungan yang stabil dengan Netanyahu, yang telah secara terbuka menentang kebijakan presiden AS dari Partai Demokrat yang sebelumnya, Barack Obama. [rd/rs]