Amerika Serikat (AS) dan sejumlah sekutu dekatnya telah memanfaatkan kajian berkala dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang kebijakan perdagangan China untuk menyalurkan kemarahan mereka sehubungan dengan Beijing yang enggan mematuhi peraturan yang dimaksudkan untuk membentuk arena persaingan yang setara bagi semua peserta dalam pertukaran barang dan jasa secara global.
Kajian Kebijakan Perdagangan yang dijadwalkan secara teratur, di mana mitra dagang China dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang kebijakan yang mereka tentang, berlangsung minggu lalu ketika China merayakan masa keanggotaannya yang ke-20 di WTO.
BACA JUGA: AS Imbau Anggota WTO Atasi Kerja Paksa di Penangkapan Ikan“Ketika China diterima di WTO 20 tahun yang lalu, para anggota WTO berharap syarat-syarat yang diuraikan dalam Protokol Masuk China akan secara permanen membongkar kebijakan dan praktik China yang tidak sesuai dengan sistem perdagangan internasional yang didasarkan pada kebijakan yang terbuka dan berorientasi pada pasar,” kata David Bisbee, yang berperan sebagai kuasa usaha ad interim dalam Misi AS di WTO di Jenewa, Swiss.
“Tetapi harapan itu tidak terealisasi, dan tampaknya China tidak punya niat untuk berubah,” demikian kata Bisbee dalam sambutannya. “Sebaliknya China telah menggunakan keanggotaannya untuk menjadi pedagang WTO terbesar, dan memperkuat pendekatan oleh negara dan non-pasar pada perdagangan, yang merugikan pekerja dan bisnis di AS dan negara-negara lain.”
BACA JUGA: Digugat ke WTO, Jokowi Tetap Setop Ekspor Nikel MentahAS tidak sendirian dalam mengeluhkan kegagalan China dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan aturan WTO. Wakil-wakil dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia memiliki daftar panjang dari aturan yang menurut mereka sudah dilanggar oleh China.
Pelanggaran tersebut antara lain adalah China telah melakukan distorsi pasar lewat subsidi kepada BUMN-nya, tidak menghiraukan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), membatasi akses perusahaan asing ke pasarnya, menggunakan tenaga kerja paksa dalam beberapa sektor manufaktur dan pertanian, memaksa pemerintahan yang lebih kecil dan lemah untuk menerima praktik perdagangan mereka yang tidak adil. [jm/lt]