Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menggelontorkan bantuan senilai $10 juta untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Bantuan tersebut diberikan untuk jangka waktu lima tahun yang tertuang dalam Program Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi).
Program tersebut digarap oleh yayasan kemanusiaan yang berfokus terhadap anak, Wahana Visi Indonesia (WVI), bekerja sama dengan mitra lokal antara lain Katong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Ketua Proyek USAID Kolaborasi di WVI Caroline Tupamahu kepada VOA menjelaskan tujuan dari proyek tersebut adalah bagaimana mengoptimalisasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat untuk mempercepat kesejahteraan orang asli Papua, melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Foto udara kota Jayapura, Papua (VOA/Alam Burhanan).
Program bantuan ini sendiri diinisiasi ketika Papua masih terdiri dari dua provinsi. Akibatnya, program ini hanya ditujukan untuk dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.
"Sebenarnya kebutuhan juga pastinya lebih besar di provinsi-provinsi baru, tetapi untuk USAID Kolaborasi masuk ke provinsi baru, tentunya terserah bagaimana pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bappenas, dengan USAID," kata Caroline.
Para pedagangan di Pasar Wamena, Papua (VOA/Alam Burhanan).
Selain soal tata kelola pemerintahan yang baik, lanjut Caroline, proyek USAID Kolaborasi ini juga akan memusatkan perhatian pada bagaimana penguatan kapasitas masyarakat supaya mereka bisa terlibat dalam pelaksanaan otonomi khusus dan proses-proses pembangunan.
Dia menambahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, WVI akan bekerja sama dengan INFID. Sedangkan untuk penguatan kapasitas masyarakat WVI akan berkolaborasi dengan KBF.
Libatkan Masyarakat Papua
Caroline mengatakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat asli Papua, WVI akan menggaet para penggerak di kampung-kampung agar mereka bisa terlibat dalam sejumlah acara, di antaranya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, acara kopi pagi dengan bupati. Keikursertaan mereka dalam serangkaian acara tersebut diharapkan dapat menyuarakan prioritas kebutuhan masyarakat di kampung mereka masing-masing.
“Selama ini masyarakat asli Papua tidak terlibat dan tidak tahu mengenai otonomi khusus,” tukas Caroline.
BACA JUGA: DPR Tetapkan Papua Barat Daya Sebagai Provinsi ke-38 di IndonesiaIa juga menuturkan WVI juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pelaku usaha dan Universitas Cendrawasih dalam melaksanakan program USAID Kolaborasi.
WVI juga sedang menyusul modul bagi peningkatan kapasitas staf-staf di bagian perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Warga Rasakan Manfaat
Salah satu penggerak masyarakat bernama Robert Felle Yahim tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, mengatakan dirinya diajak ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Katong Bisa Foundation agar mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Setelah mengikuti pelatihan, dia pun mulai terlibat di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di desanya.
Seorang ibu membawa noken di sebuah pasar di Papua. (Foto: Alam Burhanan/VOA)
"Jadi kemarin kita ikut musrenbang tanggal 9 November. Saya lihat masyarakat punya aspirasi, kebanyakan ibu-ibu. Kita tampunglah," ujar Robert.
Pada musyawarah tersebut, lanjut Robert, dirinya menyampaikan permintaan kaum ibu yang ingin membentuk kelompok usaha untuk melatih perempuan membuat kue dan keterampilan lainnya.
Menurut penggerak masyarakat lainnya, Row One Wasfle, yang tinggal di Manokwari, dirinya dilatih untuk mengadvokasi pemerintah desa, khususnya soal bagaimana mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai tujuan pemerintah.
Anak-anak sekolah dasar di Desa Taroi, Bintuni Bay, Papua. (Foto: Dok).
Lelaki yang dipanggil Saddam itu -- karena dilahirkan ketika Irak menginvasi Kuwait di awal 1990-an -- menambahkan materi yang diberikan berupa bagaimana pendekatan kepada masyarakat melalui budaya.
"Salah satunya bagaimana saya bisa membantu pemerintah tepat sasaran pemerintah punya problem semua. Karena kebanyakan yang kami lihat selama 20 tahun otsus otonomi khusus -red) ini, program yang diberikan pemerintah bukan apa yang dibutuhkan masyarakat tetapi apa yang menjadi kepentingan pemerintah itu, sehingga tidak tepat sasaran. Makanya orang Papua belum bisa merasakan (dampak dari) otsus itu sendiri " tutur Row.
Your browser doesn’t support HTML5
AS Gelontorkan $10 Juta Bantu Percepatan Pembangunan Papua
Ia menambahkan, selama ini warga kampungnya mengira dana otonomi khusus belum disalurkan. Selain itu, kebanyakan program di desanya belum sesuai kebutuhan masyarakat [fw/ah]