Departemen Keuangan AS, Jumat (27/10) mengumumkan sanksi putaran kedua terhadap kelompok militan Palestina Hamas dan para pejabat terkait Hamas sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober oleh kelompok itu terhadap Israel yang menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Departemen Keuangan mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi-sanksi baru itu, yang diberlakukan melalui Kantor Pengawasan Aset Asing, menargetkan jaringan keuangan Hamas, aset-aset tambahan dalam portofolio investasi Hamas, dan individu-individu yang memfasilitasi penghindaran sanksi-sanksi yang ada sebelumnya.
Sanksi-sanksi itu mencakup para anggota Korps Garda Revolusi Iran, dan sebuah organisasi berbasis di Gaza yang menyalurkan dana gelap dari Iran untuk Hamas dan Jihad Islam Palestina.
Sanksi-sanksi baru itu dijatuhkan setelah sanksi awal yang diberlakukan pada 18 Oktober, terhadap para pejabat dan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan portofolio invesatasi internasional rahasia Hamas.
Badan itu mengatakan portofolio rahasia Hamas diperkirakan bernilai ratusan juta dolar, dengan perusahaan-perusahaan beroperasi dengan kedok perusahaan legal di Sudan, Aljazair, Turki, Uni Emirat Arab dan negara-negara lain. Perwakilan mereka telah berupaya menyembunyikan kontrol Hamas atas aset mereka.
Rilis Departemen Keuangan menyatakan sanksi-sanksi hari Jumat ini juga dimaksudkan untuk menekankan peran penting Iran dalam menyediakan dukungan finansial, logistik, dan operasional untuk Hamas.
Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Wally Adeyemo mengatakan sanksi terbaru ini menunjukkan “komitmen AS untuk membongkar jaringan dana Hamas dengan menerapkan sanksi-sanksi kontraterorisme kami dan bekerja sama dengan mitra-mitra global kami untuk mencegah Hamas memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sistem keuangan internasional.”
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mencatat bahwa AS akan terus bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk menutup akses Hamas ke sistem keuangan internasional “sebagai bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk mencegah dan menangkal aktivitas terorisnya.” [uh/ab]