Amerika telah mengaitkan bantuan internasional untuk Afghanistan dengan penyelesaian krisis politik yang berkepanjangan, yang telah membuat negara yang hancur karena perang itu lumpuh secara politik dan membuat perjanjian menuju perdamaian dengan kelompok pemberontak Taliban terancam gagal.
Secara terpisah juru bicara militer Amerika menolak tuduhan kelompok pemberontak bahwa pihaknya melanggar syarat-syarat perjajian yang ditandatangani Amerika-Taliban pada 29 Februari lalu.
Kebuntuan politik antara Presiden Ashraf Ghani dan pesaingnya, Abdullah Abdullah, berawal dari perselisihan pasca pemilu 28 September lalu. Komisi Pemilu menyatakan Ghani sebagai pemenang, tetapi Abdullah – yang meraih suara terbanyak kedua – menolak hasil pemilu, menyebutnya sebagai penipuan. Kedua tokoh ini – Ghani dan Abdullah – sama-sama dilantik sebagai presiden awal Maret lalu.
BACA JUGA: Tolak Tim Pemerintah dalam Perundingan Damai, Kabul Kecam Taliban“Pemberian bantuan pada Afghanistan oleh donatur-donatur internasional tidak bisa berjalan seperti biasa,” cuit Alice Wells, diplomat Amerika untuk Asia Tengah dan Selatan, di Twitter, hari Minggu (5/4).
“Bantuan internasional mensyaratkan kemitraan dengan pemerintahan yang inklusif dan kita semua harus minta pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin Afghanistan untuk menyetujui pengaturan pemerintahan,” tambah Wells, yang menjabat sebagai wakil menteri luar negeri itu.
Upaya Mediasi Pompeo Gagal
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo tanggal 23 Maret lalu pergi ke Kabul untuk memediasi kedua pemimpin Afghanistan itu, tetapi gagal. Pompeo segera mengumumkan pengurangan bantuan bagi Afghanistan untuk tahun ini sebesar satu miliar dolar dan berpotensi mengurangi satu miliar dolar lagi pada tahun 2021, kecuali jika ada penyelesaikan atas perselisihan politik dan terbentuknya pemerintahan yang inklusif di Kabul. [em/ii]