Presiden Haiti Jovenel Moise, Senin (22/2), mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa "demokrasi berjalan dengan baik di Haiti" meskipun krisis politik masih berlangsung. Pernyataannya itu ditentang Amerika, yang memintanya segera mengakhiri era "pemerintahan dengan dekrit."
Moise selama setahun ini memerintah berdasar dekrit karena saat ini tidak ada parlemen, dan hanya sepertiga senatornya yang menjabat. Pemilu legislatif yang dijadwalkan pada 2018 ditunda. Ia juga menyatakan akan menjabat sampai Februari 2022, tetapi oposisi berpendapat, seharusnya masa itu berakhir dua minggu lalu, dengan kebuntuan dalam pemilu yang disengketakan.
Dalam pidato langka oleh kepala negara, karena biasanya negara diwakili menteri luar negeri, Moise mengatakan, dalam empat tahun, negaranya "harus menghadapi upaya mengacaukan tatanan konstitusi dengan kekerasan.”
Moise menjanjikan "penggunaan terbatas" dekrit presiden sampai pemilu yang dijadwalkan pada September, tetapi Amerika memintanya berhenti menggunakan dekrit, sedangkan Perancis mengatakan bahwa beberapa dari dekrit yang lebih baru adalah "sumber kekhawatiran."
Jeffrey DeLaurentis, penjabat duta besar Amerika untuk PBB, menegaskan lagi "perlunya segera mengakhiri pemerintahan saat ini melalui dekrit." Langkah itu, menurut DeLaurentis hanya boleh diambil kalau benar-benar diperlukan dan dalam masalah seperti keamanan dan persiapan pemilu.
Perselisihan di Haiti bermula dari pemilihan awal Moise. Ia terpilih dalam pemilu yang kemudian dibatalkan karena adanya tuduhan kecurangan. Ia terpilih kembali setahun kemudian, pada 2016.
Masalah ini menuai protes dengan kekerasan selama berminggu-minggu di jalan-jalan di negara Karibia yang miskin itu. [ka/lt]