Amerika Serikat (AS) dengan tegas menolak klaim Rusia bahwa mereka tidak melanggar sanksi internasional yang dikenakan terhadap Korea Utara, dan menyerukan Moskow untuk menghentikan transfer senjata ilegal dari Pyongyang.
AS dan negara-negara yang berpikiran sama telah berhasil menyoroti pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dilakukan Rusia,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS melalui email kepada VOA pada Rabu (3/7), menanggapi penyelidikan yang dilakukan mengenai penolakan Rusia atas pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara.
“Sayangnya, kami sekarang memiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bersedia secara terbuka mengabaikan sanksi untuk mendukung prioritas rezim Kim [Jong Un].”
BACA JUGA: Korea Utara Klaim Rudal Uji Coba Dapat Angkut Hulu Ledak Super BesarJuru bicara tersebut melanjutkan: “Kami menyerukan kepada DPRK dan Rusia untuk menghentikan transfer senjata yang melanggar hukum dan mendesak DPRK untuk mengambil langkah nyata untuk meninggalkan semua senjata nuklir, rudal balistik, dan program terkait.” DPRK adalah singkatan dari Democratic People's Republic of Korea atau Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara.
Dalam konferensi pers pada Senin (1.7), Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menegaskan bahwa negaranya telah mematuhi sanksi internasional terhadap Korea Utara..
“Kami tidak melanggar rezim sanksi Korea Utara dan semua tuduhan yang muncul. Tidak dibuktikan dengan bukti material,” ujarnya.
Penolakan Kremlin untuk memperbarui mandat tahunan panel ahli menandai perubahan drastis dari dukungan sebelumnya terhadap Resolusi PBB 1718, yang memberlakukan embargo senjata terhadap Korea Utara dengan melarang semua impor dan ekspor sebagian besar senjata dan bahan terkait.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi tersebut dengan suara bulat pada Oktober 2006, hanya beberapa hari setelah uji coba nuklir pertama Korea Utara.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertukar dokumen dalam acara penandatanganan perjanjian kemitraan baru antara kedua negara di Pyongyang, Korea Utara, 19 Juni 2024. (Foto: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Perseteruan pekan ini antara Washington dan Moskow terjadi ketika Rusia memperdalam hubungan militer dengan Korea Utara.
Presiden Rusia Vladmir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif selama pertemuan puncak mereka di Pyongyang bulan lalu.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah AS telah menyemprit Rusia terkait dugaan pelanggaran sanksi internasional yang dilakukan Rusia, dan menuduh Moskow memfasilitasi upaya Pyongyang untuk mengembangkan senjata pemusnah massal secara finansial dan material.
Dalam penjelasannya pada Mei, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby merilis angka spesifik dari produk bahan bakar minyak yang telah dipasok Rusia kepada Korea Utara sepanjang tahun ini. Kirby menekankan bahwa jumlah tersebut telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Pada Oktober tahun lalu, Gedung Putih merilis tiga gambar satelit yang menunjukkan kontainer-kontainer dipindahkan dengan kapal dan kereta api. Pemerintah AS menyatakan bahwa Korea Utara telah memberi Rusia lebih dari 1.000 kontainer peralatan militer dan amunisi. [ft]
Jiha Ham berkontribusi untuk laporan ini