Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan lembaga negara (DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK, serta Komisi Yudisial) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (14/3). Dalam pertemuan itu dibahas masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, dan kesenjangan sosial ekonomi yang masih ada di masyarakat.
Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama pimpinan lembaga tinggi negara usai pertemuan mengatakan, Pemerintah, akan mulai membagikan konsesi lahan kepada masyarakat, tanah adat hingga pondok pesantren untuk mengatasi kesenjangan.
"Akan kita tindak lanjuti dengan re-distribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi dan kepada pondok pesantren," jelas Presiden Jokowi.
Pemerintah lanjut Presiden, juga akan mempercepat pembagian sertifikat kepemilikan lahan kepada masyarakat yang belum memiliki. Hal itu lanjut Presiden, nantinya bisa dijadikan jaminan modal ke perbankan. Untuk tahun ini tambah Presiden, Pemerintah melalui kementerian kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional telah menyediakan jutaan hektar tanah yang akan diperuntukan untuk rakyat.
"Yang jelas saat ini telah siap di kementerian kehutanan 12,7 juta hektar. Kemudian di kementerian BPN ada 9 juta hektar," lanjut Presiden Jokowi.
Ketua DPR Setyanovanto usai pertemuan menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan dengan reformasi di bidang agraria.
"Saya memberikan apresiasi kepada Presiden menyangkut masalah pemerataan ekonomi dan juga kesenjangan. Yang nilai 1 persen yang sekarang ini sedang terus dipentingkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya yang ada di daerah-daerah termasuk di pedesaan-pedesaan," jelas Setyanovanto.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia Agus Rulli kepada VOA mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pelaksanaan reforma agraria.
"Nah sampai sekarang Perpres itu belum keluar. Padahal sudah dua tahun lalu kita sudah mencoba merumuskan dan mengusulkan melalui BPN atau ke sekretariat presiden. Sehingga ada payung hukum yang jelas bagi nanti siapa yang akan menjalankan ini. Mungkin ada dibuat semacam komite pelaksana reforma agraria ini," kata Agus Rulli.
Rulli berharap Pemerintah memprioritaskan konsesi lahan garapan ini diprioritaskan kepada petani penggarap atau buruh tani di banyak daerah di Indonesia.
Your browser doesn’t support HTML5
Atasi Kesenjangan Presiden Jokowi Percepat Reforma Agraria
"Bagaimana petani-petani ini yang buruh tani. Dia sudah menggarap tanah ini bertahun-tahun. Nah, itu lah tinggal di legalisasi oleh Pemerintah kepada mereka," lanjutnya.
Dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara itu, Presiden juga menyampaikan seputar kondisi perekonomian Indonesia, inflasi, serta perbandingan dengan negara-negara yang lain. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi ada kenaikan dari 4,88 persen menjadi 5,02 persen pada 2016, menurut Presiden, angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih perlu ditingkatkan. Menurut Presiden Jokowi, tantangan berat yang dihadapi Indonesia saat ini adalah menghadapi kesenjangan.
Presiden mengatakan silaturahim di antara seluruh pimpinan lembaga negara dapat menjadi pesan bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, tantangan global, dan ketidakpastian yang semakin berat. [aw/ab]