Australia Blokir Rencana Pembangunan Kedutaan Rusia Baru di Canberra karena Khawatir akan Aksi Mata-mata

Seorang diplomat Rusia tampak merokok di lahan di mana Australia melarang Rusia untuk kantor keduataan barunya di Canberra, pada 23 Juni 2023. (Foto: AFP/Yoann Cambefort)

Permohonan Rusia untuk membangun kedutaan besar baru di dekat gedung parlemen Australia menemui hambatan besar, pada Senin (26/6), setelah pengadilan tertinggi Australia menolak permintaan pihak Rusia untuk mendapatkan perlindungan sementara dari penggusuran.

Australia telah memblokir upaya Rusia untuk membangun kedutaan besar baru di ibu kota Canberra, yang hanya selemparan batu dari Gedung Parlemen, setelah badan-badan intelijen memperingatkan tentang kemungkinan digunakannya lokasi itu sebagai markas untuk memata-matai para anggota parlemen.

BACA JUGA: Sewa Tanah untuk Kedutaan Dibatalkan, Rusia Tuduh Australia Phobia

Kedutaan besar Rusia pekan lalu mengeluarkan perintah pada saat-saat terakhir untuk mempertahankan sementara lahan tersebut, sambil mengirim seorang diplomat misterius untuk berjongkok di lokasi itu selama pergumulan hukum terjadi.

Pengadilan tinggi Australia memutuskan pada Senin pagi bahwa Rusia harus mengosongkan sementara lahan tersebut sampai kasusnya kembali ke pengadilan untuk argumen hukum yang lebih rinci, lapor media lokal.

Kedutaan Rusia mengatakan “tidak memiliki komentar” atas keputusan tersebut.

Rusia membayar sewa tanah itu dari pemerintah Australia pada 2008 dan pada 2011 diberikan persetujuan untuk membangun kedutaan baru di sana.

Namun pemerintah Australia mengumumkan pekan lalu pihaknya mengakhiri perjanjian sewa itu.

BACA JUGA: Biden Samakan Presiden China dengan 'Diktator'

Parlemen Rusia menerbitkan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk menghentikan pembangunan kedutaan Rusia di lokasi tersebut, yang terletak sekitar 400 meter dari kantor polisi parlemen.

“Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada wartawan.

“Kami bertindak cepat untuk memastikan bahwa tidak ada kantor perwakilan diplomatik resmi pada lokasi yang disewakan tersebut.” [rd/rs]