Anggota parlemen konservatif Tony Abbot telah dilantik menjadi perdana menteri Australia yang baru, mengakhiri enam tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Buruh.
Politisi konservatif Tony Abbott telah dilantik menjadi perdana menteri baru Australia, mengakhiri kekuasaan pemerintahan Partai Buruh setelah enam tahun.
Abbot yang menang atas Perdana Menteri Kevin Rudd dalam pemilu tanggal 7 September dilantik di Graha Pemerintah di Canberra hari Rabu.
Pemimpin Koalisi National Liberal berumur 55 tahun itu mengatakan dalam sebuah pernyataan, hari pertama tugasnya bukan sekedar upacara, melainkan hari untuk bertindak.
Ditambahkan, agenda pertamanya adalah mencabut pajak karbon uang menghukum pencemar-pencemar udara terbesar di Australia. Abbot, yang mempertanyakan dampak perubahan iklim pada manusia, lebih memilih perusahaan meningkatkan efisiensi energi.
Tony Abbott menandaskan, Angkatan Laut Australia akan segera mulai menolak perahu-perahu pencari suaka, sesuai dengan rencana kontroversial baru yang bertujuan menghambat arus imigran ke Australia.
Antara lain, kebijakan baru itu mencakup usul untuk membeli perahu-perahu nelayan Indonesia agar tidak digunakan para penyelundup manusia untuk mengangkut para pencari suaka. Australia juga akan membayar warga Indonesia untuk intelijen mengenai para dalang penyelundupan manusia.
Abbot yang menang atas Perdana Menteri Kevin Rudd dalam pemilu tanggal 7 September dilantik di Graha Pemerintah di Canberra hari Rabu.
Pemimpin Koalisi National Liberal berumur 55 tahun itu mengatakan dalam sebuah pernyataan, hari pertama tugasnya bukan sekedar upacara, melainkan hari untuk bertindak.
Ditambahkan, agenda pertamanya adalah mencabut pajak karbon uang menghukum pencemar-pencemar udara terbesar di Australia. Abbot, yang mempertanyakan dampak perubahan iklim pada manusia, lebih memilih perusahaan meningkatkan efisiensi energi.
Tony Abbott menandaskan, Angkatan Laut Australia akan segera mulai menolak perahu-perahu pencari suaka, sesuai dengan rencana kontroversial baru yang bertujuan menghambat arus imigran ke Australia.
Antara lain, kebijakan baru itu mencakup usul untuk membeli perahu-perahu nelayan Indonesia agar tidak digunakan para penyelundup manusia untuk mengangkut para pencari suaka. Australia juga akan membayar warga Indonesia untuk intelijen mengenai para dalang penyelundupan manusia.