Pemerintah sayap kanan Austria, Jumat (8/6) menyatakan berencana menutup tujuh masjid dan mengusir sedikitnya 40 imam beserta keluarga mereka sebagai bagian dari tindakan keras terhadap “politik Islam” dan pendanaan luar negeri terhadap kelompok-kelompok agama di negara itu.
Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl dari Partai Kebebasan (FPOe) yang berhaluan ekstrem kanan dan mitra junior dalam pemerintah koalisi Austria, mengatakan, izin tinggal bagi imam yang dipekerjakan oleh ATIB sedang dievaluasi karena keprihatinan mengenai pendanaan semacam itu. ATIB adalah kelompok yang mengawasi masjid-masjid Turki di Austria.
Dalam dua kasus, izin tersebut telah dicabut dan permohonan izin tinggal pertama kali yang diajukan lima imam baru-baru ini ditolak, jelas Kickl.
Kanselir Austria Sebastian Kurz di Brussels, 22 Maret 2018. (Foto: dok).
Kanselir Sebastian Kurz mengatakan pemerintah menutup sebuah masjid nasionalis garis keras Turki di Wina dan membubarkan kelompok Arab Religious Community yang mengelola enam masjid.
Turki mencela langkah tersebut yang disebutnya anti-Islam dan rasis.
Juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan di Twitter bahwa keputusan Austria untuk menutup tujuh masjid dan mendeportasi imam dengan alasan yang lemah merupakan cerminan dari gelombang populis yang anti-Islam, rasis dan diskriminatif di Austria.
Kurz yang berhaluan konservatif itu menjadi kanselir pada Desember lalu dalam koalisinya dengan Partai Kebebasan yang antimigrasi. Dalam kampanyenya, kedua partai yang berkoalisi itu menyerukan pengawasan imigrasi yang lebih ketat, mendeportasi dengan segera para pencari suaka yang permohonannya ditolak dan penindakan keras terhadap kelompok Islam radikal. [uh/lt]