Pemerintah Austria mengatakan, Rabu (9/3), bahwa mereka tidak akan mulai memberlakukan mandat vaksin untuk kebanyakan orang dewasa pada pertengahan Maret mendatang seperti yang direncanakan.
Mandat untuk orang berusia 18 tahun ke atas itu sebetulnya menjadi undang-undang pada awal Februari, dua bulan setelah rencana itu pertama kali diumumkan di tengah lonjakan kasus varian delta yang membuat negara tersebut memberlakukan lockdown.
Namun, perkembangan-perkembangan baru terkait pandemi membuat pemerintah merasa tidak perlu memberlakukannya. Jumlah kasus COVID-19 telah menyusut drastis, sementara tingkat kematian dan rawat inap rumah sakit juga menurun secara signifikan.
Seorang sukarelawan menyiapkan jarum suntik berisi dosis Comirnaty, vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech, di pusat vaksinasi di Katedral St. Stephen, di Wina, Austria, 5 Februari 2022. (REUTERS/Leonhard Foeger)
Seandainya undang-undang itu diberlakukan, mulai pertengahan Maret polisi akan mulai memeriksa status vaksinasi orang-orang selama pemberhentian lalu lintas dan memastikan berbagai pembatasan virus corona dipatuhi.
Orang-orang yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi akan diminta membuat pernyataan secara tertulis untuk melakukannya dan akan didenda hingga $653 jika tidak melakukannya. Denda bahkan bisa mencapai tujuh kali lipat dari jumlah itu jika orang itu mempersoalkan hukuman mereka.
Stasiun televisi ORF melaporkan, Rabu (9/3), pemerintah menangguhkan mandat itu, dan menilai bahwa saat ini tidak perlu untuk menegakkannya. Sebuah komisi ahli akan mengevaluasi kembali situasi pada pertengahan Juni. [ab/ka]